TARGET EKSPOR JASA KONSTRUKSI INDONESIA TAHUN 2016 MENGALAMI PENINGKATAN

Ekspor Jasa Konstruksi Indonesia ditargetkan tembus angka Rp. 6 Trilyun pada tahun 2015 hingga 2016 ini, atau naik sekitar Rp. 3 trilyun dari perolehan pada tahun 2015. Jika target ini tercapai akan menjadi nilai yang baik dari perolehan tahun 2014 -2015 lalu yang hanya mengalami kenaikan sekitar Rp.1,1 Trilyun. Pemerintah sangat mendukung para kontraktor Indonesia agar “menyerang” atau mengerjakan pekerjaan konstruksi di luar negeri namun harus profit, karena faktanya ada kontraktor kita yang membangun sebuah proyek di Timur Tengah namun mengalami rugi & dispute, hal tersebut harus dijembatani oleh Pemerintah, dimana Kementerian PUPR dituntut untuk respon terhadap permasalahan dan bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut diutarakan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib pada Forum Ekspor Konstruksi Indonesia 2016, Senin lalu (25/04) di Denpasar.  

Ekspor Jasa Konstruksi Indonesia ditargetkan tembus angka Rp. 6 Trilyun pada tahun 2015 hingga 2016 ini, atau naik sekitar Rp. 3 trilyun dari perolehan pada tahun 2015. Jika target ini tercapai akan menjadi nilai yang baik dari perolehan tahun 2014 -2015 lalu yang hanya mengalami kenaikan sekitar Rp.1,1 Trilyun. Pemerintah sangat mendukung para kontraktor Indonesia agar “menyerang” atau mengerjakan pekerjaan konstruksi di luar negeri namun harus profit, karena faktanya ada kontraktor kita yang membangun sebuah proyek di Timur Tengah namun mengalami rugi & dispute, hal tersebut harus dijembatani oleh Pemerintah, dimana Kementerian PUPR dituntut untuk respon terhadap permasalahan dan bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut diutarakan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib pada Forum Ekspor Konstruksi Indonesia 2016, Senin lalu (25/04) di Denpasar.  

Pada tahun 2015 lalu Indonesia menyasar ekspor jasa konstruksi ke beberapa negara di benua Asia, Asia Tenggara, dan Afrika, dengan mayoritas kontraktor yang mengerjakan dari BUMN dan beberapa oleh swasta. Hingga saat ini data pasar ekspor konstruksi utama Indonesia beberapa negara diantaranya, Arab Saudi, UEA, Qatar, Aljazir, Libya, Myanmar, Philippines, Brunei, Malaysia, dan Timor Leste.

Sementara itu, gambaran pemetaan pasar ekspor konstruksi di Asia seperti GCC / Gulf Cooperation Council / Dewan Kerjasama Negara Arab di Teluk sekitar USD 2 Triliun (USD 1 Triliun di Arab Saudi) sedangkan untuk Pasar ekspor konstruksi di ASEAN sekitar USD 400 milyar (hampir 70% pasar tersebut di Indonesia), namun yang perlu disoroti adalah para pelaku utama ekspor konstruksi di ASEAN, yaitu negara-negara yang berasal dari Jepang (28%), China (24%), Korea (21%) dan UK (10%).

Sedangkan Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan yang dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan populasi yang besar sehingga dapat mendorong produktivitas tenaga kerja dalam negeri. Tergambar dari sektor Konstruksi di Indonesia memberikan nilai positif terlihat dari kontribusi Sektor Jasa Konstribusi terhadap PDB tahun 2015 lalu dengan memberikan sumbangsih sekitar 10,3% dari PDB (854,1 T), lalu nilai pertumbuhan rata-rata senilai 7,5% per tahun diatas pertumbuhan PDB senilai 6,2 %, dan mampu menyerap angkatan kerja sekitar 5,3 % dari 120,4 juta angkatan kerja.

Pendapat dari Former Market Intelligance, Kedutaan Besar Scandinavia untuk Indonesia, Oding Hirawan, mengatakan bahwa kunci keberhasilan bagaimana sebuah negara berhasil melakukan ekspor konstruksi ke negara lain adalah ada dukungan gabungan pemerintah tersebut yang menjadi satu, dalam hal ini di Indonesia ada Kementerian yang membina sektor konstruksi Indonesia yaitu Kementerian PUPR yang respon terhadap kualitas SDM, Hardware dan Software, serta ada Kementerian Luar Negeri yang memfasilitasi pembuka kerjasama G2G (Government to Government), dan fasilitas-fasilitas lainnya.

“Para Badan Usaha Jasa Konstruksi membutuhkan peran pemerintah sebagai pemberi jaminan atau kepastian terhadap sebuah pekerjaan, informasi intelegent, akses pasar, bantuan hukum, diplomasi, lobi, strategi, termasuk dukungan pembiayaan dan permodalan. Faktanya pelayanan pemerintah saat ini Konsular, Ekonomi, ada gap”, ujar Oding.

Kementerian PUPR yang barus satu tahun ke belakang memiliki Direktur Jenderal Bina Konstruksi yang membawahi Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat ini memiliki Sub Direktorat Pasar Infrastruktur yang bertugas salah satunya menyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pasar infrastruktur, dan melaksanaan kebijakan pembinaan pasar infrastruktur, juga memberikan bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur kepada para BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi) serta melakukan pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur.

“Kami menguraikan permasalahan yang terjadi saat ini untuk kemudian memberikan jalan kepada para BUJK untuk meningkatkan kompetensinya dan memberikan pembinaan terkait pasar Infrastruktur di Indonesia dan di luar negeri”, tutur Direktur Bina Investasi Infrastruktur, Dudi Suryobintoro (Dn).