Rp.500,3 Milyar Rencana Alokasi Anggaran Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2017

Dibandingkan tahun 2015 dan 2016, rencana alokasi anggaran Ditjen Bina Konstruksi tahun 2017 mengalami penurunan, dari tahun ke tahun tercatat Rp. 722,9 Milyar (2015), Rp. 681,9 Milyar (2016) dan Rp. 500,3 Milyar (2017), terdapat gap dari rencana strategis (Renstra) program pembinaan konstruksi tahun 2015 – 2019, yang membutuhkan total pendanaan sebesar Rp.5,74 Trilyun untuk lima tahun. Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPR, Yusid Toyib, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Anggota DPR RI Komisi V, hari ini (27/07) di Jakarta.

Dibandingkan tahun 2015 dan 2016, rencana alokasi anggaran Ditjen Bina Konstruksi tahun 2017 mengalami penurunan, dari tahun ke tahun tercatat Rp. 722,9 Milyar (2015), Rp. 681,9 Milyar (2016) dan Rp. 500,3 Milyar (2017), terdapat gap dari rencana strategis (Renstra) program pembinaan konstruksi tahun 2015 – 2019, yang membutuhkan total pendanaan sebesar Rp.5,74 Trilyun untuk lima tahun. Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPR, Yusid Toyib, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Anggota DPR RI Komisi V, hari ini (27/07) di Jakarta.

DJBK memiliki outcome diantaranya, meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten, meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional, meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar, meningkatnya utilitas produk unggulan, serta meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak.

Dengan outcome tersebut di atas, DJBK Kementerian PUPR dalam Renstra (rencana strategis) 2015-2019 untuk diwujudkan, diantaranya, 10.000 instruktur/ asessor pelatihan konstruksi tersertifikat dan mentargetkan 750.000 tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat (diantaranya : 200.000 teknisi bersertifikat, 50.000 insinyur baru konstruksi bersertifikat, dan 50.000 tenaga terampil yang bersertifikat).

“Semuanya diwujudkan dalam 200 kerjasama strategis dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, LPJK, asosiasi, BUJK, proyek, dan masyarakat jasa konstruksi.” Ujar Yusid Toyib

Selain itu, DJBK juga memiliki target dalam 5 tahun ke depan bahwa akan terdapat 30 % penggunaan beton pracetak, 40% pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi, serta terdapat 125 Badan Usaha jasa konstruksi meningkat menjadi kualifikasi besar, dan terdapat Rp. 15 Trilyun ekspor jasa konstruksi Indonesia ke luar negeri.

Ditjen Bina Konstruksi pun selaku pembina investasi infrastruktur melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalisasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR, serta mengembangkan potensi baru pembiayaan atau investasi pembangunan infrastruktur PUPR dengan kerjasama pemerintah swasta (DN).