Raih Anugerah Layanan Investasi 2022, Kementerian PUPR Tingkatkan Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) raih peringkat tiga Anugerah Layanan Investasi 2022 Kategori Kementerian/ Lembaga Terbaik atas Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rabu (12/10/22).

Anugerah Layanan Investasi merupakan acara penghargaan yang digelar dalam rangka mengapresiasi instansi pemerintah, yaitu Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh hasil penilaian terbaik atas kinerja layanan investasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi/ Kepala BKPM.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan digelarnya Anugerah Layanan Investasi merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendorong investasi.

“Investasi adalah tulang punggung perekonomian karena tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memproduksi barang jasa, menopang keberlanjutan pembangunan, menciptakan nilai tambah, mendorong keadilan ekonomi dan mewujudkan demokrasi ekonomi,” terang Wapres Ma’ruf.

Wapres Ma’ruf juga menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dan politik menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi. Dimana beberapa unsur kunci stabilitas dalam investasi meliputi terjaganya kondisi makro ekonomi, kepastian hukum, kejelasan regulasi, kelembagaan, ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur, koordinasi pusat-daerah, kapasitas SDM, dan peran sektor bisnis.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR yang bertanggung jawab menyelenggarakan infrastruktur konektivitas, sumber daya air, dan permukiman dalam skala nasional terus berupaya untuk meningkatkan inovasi pelayanan terpadu satu pintu.

Pelayanan tersebut dapat diakses baik secara daring melalui call center 158, maupun secara luring melalui keberadaan ruang Pelayanan Publik Terpadu di gedung utama Kementerian PUPR.

“Pelayanan Publik Terpadu merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Juga menjadi salah satu ujung tombak bagi Kementerian PUPR untuk menjadi badan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif memenuhi hak publik dalam mewujudkan good governance,” jelas Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga terus berupaya untuk mendorong investasi dengan cara memperluas cakupan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan infastruktur, melalui partisipasi sektor swasta atau skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Terlebih, APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.

“Untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70 persen atau sebesar Rp1.435 triliun, Kementerian PUPR terus mengupayakan pengembangan dan eksplorasi yang lebih luas lagi terkait dengan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif melalui skema KPBU,” terang Menteri Basuki.

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa target investasi Indonesia di 2022 adalah Rp1.200 triliun, dan capaian realisasi investasi pada semester I 2022 ini sudah sebesar Rp584,6 triliun atau 48,7% dari target. Hal ini juga merupakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR.

“Salah satu syarat mutlak investasi dapat masuk ke suatu negara atau daerah adalah karena infrastruktur yang memadai. Terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian PUPR,” ujar Menteri Bahlil.

Terakhir, Wapres Ma’ruf berharap dengan adanya Anugerah Layanan Investasi 2022 ini seluruh pemangku kepentingan dapat saling bertukar solusi atas berbagai permasalahan pelayanan investasi.

“Selamat kepada para pemenang Anugerah Layanan Investasi 2022, semoga dapat menjadi acuan bagi Kementerian/ Lembaga atau Pemerintah Daerah lain agar lekas berbenah dalam memberikan pelayanan investasi yang terbaik,” tutup Wapres Ma’ruf.

Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Serta mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna. (*)