Peran Ditjen Bina Konstruksi Penting untuk Daya Saing Bangsa

Jakarta – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Jakarta, Rabu (14/9).

Jakarta – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018  dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Jakarta, Rabu (14/9).

PLT Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga menyampaikan tentang progres kegiatan pembinaan Konstruksi Tahun anggaran 2017. Disampaikan bahwa peran Ditjen Bina Konstruksi sesuai dengan amanat Undang – Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang bertanggung jawab dalam bidang pengaturan penyelenggaraan rantai pasok tenaga kerja konstrtuksi, pengembangan dari masyarakat jasa konstruksi.

Sedangkan beberapa program unggulan Ditjen Bina Konstruksi sebagai pembina Industri Jasa Konstruksi antara lain : Investasi Infrastruktur yang terus dipacu agar pembiayaan Infratruktur tidak membebani anggaran APBN, peningkatan tertib penyelenggaraan Konstruksi, peningkatan badan usaha jasa konstruksi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi.

“Capaian program kerja Ditjen Bina Konstruksi sudah memenuhi harapan, terutama untuk bisa meningkatkan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang terus meningkat jumlahnya sampai dengan tahun ini melalui sosialiasi di berbagai wilayah Indonesia” Ujar Danis.

Di tahun Anggaran 2018, sesuai dengan keputusan pada Rapat Kerja Ditjen Bina Konstruksi, dialokasikan dana sebesar 338 miliar. Distribusi anggaran akan dimanfaatkan sebagian besar (234 miliar) untuk fasilitasi pelatihan , pembinaan komptensi, pembinaan pemberdayaan, pembinaan investasi, dan juga untuk pembinaan kelembagaan sebagai tanggungjawab tindak lanjut UU Jasa Konstruksi.

Capaian kerja  ditjen Bina Konstruksi dari 2015-2017 sudah ditetapkan dan di sosialisasikan dalam program sertifikasi massal pekerja konstruksi yang sudah mencapai hampir 7000 dan pelatihan tenaga kerja terlatih yang hampir menyentuh 68.000 sampai dengan akhir 2017. Selain itu, Ditjen Bina Konstruksi sudah melakukan pengukuhan terhadap Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi LPJK dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi di 34 Daerah LPJKP.

“Semua upaya yang telah dilakukan Ditjen bina Konstruksi pada akhirnya akan berdampak besar dalam peningkatan daya saing Industri jasa konsruksi nasional yang akan terus meningkat dengan dorongan pemerintah juga stakeholder terkait” tambah Danis.

Sementara itu, Fary Djemy Francis selaku ketua Komisi V DPR RI melihat progres Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi cukup baik dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi untuk menghadapi persaingan global saat ini. “Saya berharap terkait pembinaan industri jasa konstruksi, perlu diusulkan penambahan anggaran di tahun 2018 karena Ditjen Bina Konstruksi mempunyai peran yang  penting dalam membangun daya saing bangsa” Ucap fary.

Mengenai Turunan atas UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ada 10 payung hukum turunan yang diamanatkan dalam UU Jasa Konstruksi. Perinciannya adalah 3 berupa peraturan pemerintah, 5 peraturan menteri, dan 2 peraturan Presiden yang targetnya akan segera diselesaikan dalam waktu dekat ini.

Secara keseluruhan  masing-masing anggota fraksi Komisi V DPR RI mengapresiasi capaian program kerja Ditjen Bina Konstruksi di tahun 2017. Beberapa berpendapat mengenai program  sertifikasi serta model pelatihan menggunakan Mobile Trainning Unit (MTU) diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja bersertifikat di Indonesia.

Pemerintah juga akan melaksanakan pemberdayaan dan pengendalian mutu kapasitas jasa konstruksi yang akan didukung oleh Balai-Balai DJBK. Selain itu juga pengelolaan teknologi konstruksi dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materi penerapan teknologi konstruksi akan menjadi perhatian di tahun mendatang.Terakhir, pendayagunaan dan pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi tak luput dari program prioritas DJBK pada tahun anggaran mendatang.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Fary Djemy Francis, turut hadir dari Kementerian PUPR yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido matari Ichwan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Danis H Sumadilaga, PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar. (Har/tw)