Penerapan Sistem Manajemen Proyek di PUPR akan ditindaklanjuti Menjadi Regulasi

Penerapan sistem managemen proyekpada pembangunan infrastruktur PUPRmenjadi konsen Kementerian PUPR secara khusus karena hasil akhirnya dapatmewujudkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan yang lebih efisien dalampengelolaan”. Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib, pada Seminar yang diselenggarakan Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) tentang “Penerapan Portofolio, Program dan Project Management Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional (studi kasus pada pengembangan infrastruktur di Indonesia)”, hari ini (27/07) di Jakarta.

“Penerapan sistem managemen proyekpada pembangunan infrastruktur PUPRmenjadi konsen Kementerian PUPR secara khusus karena hasil akhirnya dapatmewujudkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan yang lebih efisien dalampengelolaan”. Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib, pada Seminar yang diselenggarakan Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) tentang “Penerapan Portofolio, Program dan Project Management Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional (studi kasus pada pengembangan infrastruktur di Indonesia)”, hari ini (27/07) di Jakarta.

Pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan yang bersifat multisektoral yang akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks membangun infrastruktur, pemahaman atas rasionalisasi “what to build”, lalu “how to build” dan “who to build” menjamin bahwa pembangunan infrastruktur harus bermanfaat (benefit), memenuhi anggaran (budget), memenuhi standar kualitas (quality), selesai tepat waktu (time) dan memberi perlindungan atas keselamatan (safety) komponen yang terlibat.

Menurut Dirjen Bina Konstruksi, “masih ada kerancuan tentang penerapan manajemen proyek di Indonesia baik dalam arti metoda penyelenggaraan proyek (project delivery method) atau teori dan metodologi mengelola proyek konstruksi”.

Selain itu terdapat pemahaman praktek manajemen proyek yang tidak sesuai dengan praktek dari project delivery methods, ada istilah construction manajemen (CM), konsultan manajemen proyek konstruksi.

Istilah konsultan manajemen konstruksi (MK) sering disamakan dengan  fungsi konsultan supervisi yang ditunjuk saat setelah disain sudah ditetapkan. Sedangkan konsultan manajemen proyek ditunjuk sejak gagasan hingga proyek selesai.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi saat ini telah menghasilkan konsep penerapan management proyekdan standarisasi sistem manajemen proyek.

Yusid pun menambahkan, “implementasisistem management proyek pada pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya Kementerian PUPR akan didorong menjadi sebuah Peraturan Menteri PUPR.”

“Penerapan sistem manajemen proyek bisa menjadi metodologi untuk mengubah stigma fragmentasi menjadi tersistematisasi dalam industri konstruksi” tutup Dirjen Bina Konstruksi (dn).