PEMERINTAH MEMBUKA PELUANG BAGI PENGUSAHA MUDA INDONESIA UNTUK MEMBANGUN INFRASTRUKTUR

“Saya menegaskan bahwa menempatkan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional merupakan pilihan yang logis dan strategis untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi, mengingat nilai manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur tersebut” berikut yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin, mewakili Menteri PUPR, saat memberikan materi pada Diklatnas V Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2018 dengan tema Menciptakan Pengusaha Muda Indonesia Berjiwa Nasional dan Berwawasan Kebangsaan, Kamis (11/10) di Jakarta.

“Saya menegaskan bahwa menempatkan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional merupakan pilihan yang logis dan strategis untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi, mengingat nilai manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur tersebut”  berikut yang  disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin, mewakili Menteri PUPR, saat memberikan materi pada Diklatnas V Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2018 dengan tema Menciptakan Pengusaha Muda Indonesia Berjiwa Nasional dan Berwawasan Kebangsaan, Kamis (11/10) di Jakarta.

Salah satu Visi yang sejalan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian PUPR yaitu, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi bagi seluruh tahapan. Pada tahun-tahun mendatang kebutuhan pembangunan infrastruktur yang erat kaitannya dengan perwujudan kedaulatan wilayah dan menopang kemandirian ekonomi di Indonesia akan cenderung terus meningkat.

Visi Indonesia Emas 2045 yang memuat sebuah mimpi besar tentang Indonesia yang unggul, maju, bersaing dengan bangsa- bangsa lain. Hal tersebut sesuai dengan semangat HIPMI dalam menciptakan pengusaha muda Indonesia yang berjiwa nasional dan berwawasan kebangsaan, guna mewujudkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam mewujudkan hal tersebut, maka sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PUPR, program  pembangunan infrastruktur 2015-2019 yang akan dan sedang dibangun meliputi: Pembangunan jalan baru; pembangunan jalan Tol; pembangunan bandara; pembangunan pelabuhan; pembangunan waduk dan PLTA; pembangunan jaringan irigasi; pembangunan Rusunawa dan penanganan kawasan kumuh; dan Pembangunan SPAM; dan pembangunan Sistim air limbah. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi sehingga nantinya akan terbentuk titik-titik perekonomian baru yang sejalan dengan arah kebijakan yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi  pembangunan nasional.

Sebagai salah satu leading sektor dalam penyediaan infrastruktur, Kementerian PUPR memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal dan berkualitas untuk masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, salah satu tantangan utama lainnya dalam pembangunan infrastruktur  di Indonesia dewasa ini adalah menemukan sumber pembiayaan pembangunan yang relatif murah dan berkelanjutan (sustainable) mengingat kebutuhan infrastruktur yang tinggi namun terbatasnya sumber daya publik dan ruang fiskal negara untuk pembiayaannya.

Melihat dari data yang diperoleh dari Bappenas memperkirakan kebutuhan dana untuk pemenuhan target pembangunan infrastruktur nasional sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp 4.796 Triliun. Adapun untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR di perkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 931.584 Triliun. Sementara itu, total APBN yang rencananya akan dianggarkan untuk Kementerian PUPR sampai dengan 2019 hanya sebesar Rp 528.602 Triliun. Artinya ada kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR sebesar Rp 402.982 Triliun.

Melihat besarnya financial gap untuk mewujudkan target dan rencana pembangunan infrastruktur diatas, salah satu terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur tersebut adalah mencari pendanaan alternative dengan melibatkan sector swasta melalui skema-skema pembiayaan yang inovatif diantaranya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Partisipasi sektor swasta (lebih khusus anggota HIPMI) pada infrastruktur melalui skema KPBU diharapkan memberikan value for money yang lebih besar dan pelaksanaan proyek yang lebih tepat waktu (timely project delivery).

Dalam penutup sambutannya Syarif menghimbau kepada seluruh anggota HIPMI untuk bersama-sama mendukung cita-cita Nawacita dan meraih mimpi Indonesia 2045 sebagai Negara maju, berdaulat, adil dan makmur melalui pembangunan Infrastruktur yang merata di seluruh tanah air, dengan menjadi investor dan tidak ragu menanamkan investasinya di sektor infrastruktur melalui keterlibatan dalam skema KPBU, ungkap Dirjen Bina Konstruksi.