DJBK-JAKARTA. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib menjadi narasumber dalam acara Speak After Lunch di channel iNews pada Kamis (3/10). Dalam perbincangan yang mengangkat tema Peran Infrastruktur dan Konstruksi dalam Pembangunan ini, Yusid Toyib menjelaskan mengenai upaya pemerintah untuk menarik minat swasta berinvestasi di Indonesia.
DJBK-JAKARTA. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib menjadi narasumber dalam acara Speak After Lunch di channel iNews pada Kamis (3/10). Dalam perbincangan yang mengangkat tema Peran Infrastruktur dan Konstruksi dalam Pembangunan ini, Yusid Toyib menjelaskan mengenai upaya pemerintah untuk menarik minat swasta berinvestasi di Indonesia.
Yusid menerangkan bahwa salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah pembiayaan. Pendanaan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuh Rp 1.915 triliun. Sementara total anggaran di APBN baru mencapa iRp 1.289 triliun, yang berarti masih terdapat gap Rp 626 triliun.
“Sehingga pekerjaan rumah bagi sektor Infrastruktur adalah bagaimana mengubah paradigm dalam pembiayaan ini agar jangan hanya mengandalkan APBN, tapi Swasta harus terlibat” ujarYusid
Untuk mengatasi financial gap tersebut, pemerintah mencetuskan skema public private partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong swasta untuk dapat berperan lebih dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggaet swasta, Kementerian PUPR mengadakan kegiatan Konstruksi Indonesia 2016 yang akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center, 9-11 November 2016. Kegiatan ini merupakan Bersama dengan Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur, Dandung Sri Harnanto, kedua narasumber menyatakan pemerintah bertekad untuk menciptakan proyek yang investor friendly atau dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Yusid menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan di Indonesia di bagian Barat, namun harus merata hingga Indonesia bagian timur, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.(cha/tw)