Pembenahan Manajemen Rantai Pasok Konstruksi Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih akan terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang menjadi skala prioritas nasional, ditambah juga dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini masih berjalan. Saat ini Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran semula Rp.125,217 triliun, menjadi sebesar Rp.153,78 triliun. Dari anggaran tersebut dialokasikan sebesar Rp. 103,058 triliun untuk belanja modal, dan diestimasikan kebutuhan baja konstruksi sebesar 1,6 juta ton.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur skala nasional tersebut diharapkan dapat dibangun secara profesional sehingga tidak hanya dilihat secara kuantitas namun tetap menjaga kualitas dan dapat secara optimal melibatkan industri rantai pasok sumber daya material dan peralatan dalam negeri. Kita ketahui bersama pembangunan infrastruktur dengan konstruksi baja masih jauh lebih sedikit dari pekerjaan konstruksi beton. Meskipun berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, penggunaan baja di Indonesia persentase terbesar adalah pada sektor konstruksi sebesar 78% (sebesar 40% untuk infrastruktur dan 30% untuk non- infrastruktur), transportasi (8%), migas (7%), permesinan dan lain – lain (7%), namun konstruksi baja banyak dihindari karena terkesan monoton dan relatif mahal.

“Untuk menjawab tantangan tersebut kuncinya ada di pembenahan manajemen rantai pasok konstruksi yang berkualitas yang harus kita tingkatkan. Tahun 2018 Kementerian PUPR mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia (Indonesian Society of Steel Construction/ ISSC). Tujuan dibentuknya ISSC salah satunya juga untuk menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Pemerintah dan seluruh stakeholder yang terkait konstruksi baja.” hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra pada saat memberikan arahan dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Keluarga Besar Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) dengan tema “Sinergitas Rantai Pasok Untuk Pembangunan Nasional. Rabu, (2/8) di Jakarta.

Dirjen Bina Konstruksi pada kesempatan tersebut juga meminta kepada seluruh pemangku rantai pasok konstruksi agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius.  Berbagai produk dalam negeri seperti kebutuhan produk baja serta berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya harus disediakan sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan di Indonesia.

Pada kesempatan ini Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud juga menyampaikan materi terkait Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Rantai Pasok Sumber Daya MPK sesuai Peraturan Menteri PUPR No.1 Tahun 2023. Bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara terpadu dan terkoordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu disusun pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan pengawasan teknis terhadap tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.

Ketua Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pasca pandemi covid-19 banyak para pengusaha-pengusaha baja nasional menjadi gulung tikar. Penyebabnya selain karena covid-19, masalah lainnya ialah lamanya pembayaran dari client, salah perhitungan harga, metode kerja yang salah, dan kurangnya pengalaman.

“Seluruh anggota ISSC akan terus berusaha untuk menguasai fabrikasi yang akan kita spesifikasikan lagi sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing seperti spesialis Baja Gedung, spesialis Baja Tower, spesialis Baja Jembatan, dan spesialis Baja Tangki dan Mekanikal. Kedepan diharapkan kerjasama dari para penyedia untuk dapat memberikan jangka waktu tagihan yang sesuai dengan perjanjian agar kesinambungan pekerjaan terus berjalan dengan baik.” Ungkap Budi Harta Winata.

Pada akhirnya diharapkan dengan digelarnya silaturahmi nasional (SILATNAS) akan memperoleh kolaborasi yang baik melalui sinergitas seluruh pemangku kepentingan melalui konsep PENTAHELIX, yaitu suatu konsep multi pihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau asosiasi/ komunitas, dan media massa berkolaborasi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama  untuk menyatukan visi, misi, dan program kerja untuk menghadapi perubahan dan tantangan, serta dalam upaya menyusun perumusan kebijakan /keputusan strategis terkait dengan peningkatan penggunaan dan kualitas konstruksi baja di Indonesia.

Turut hadir pada kesempatan tersebut antara lain, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Indro Pantja Pramodo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional BAPPENAS Sumedi Andono Mulyo, Direktur Utama Krakatau Stell Purwono Widodo, Ketua Umum ISSC Budi Harta Winata, Ketua Dewan Pengawas ISSC Ken Pangestu, Sekretaris Jenderal BPP Gapensi Andi Rukmana. Ketua Komite Hukum dan Advokasi ISSC Jamin Ginting, dan Ketua Komite Teknik dan Standarisasi Desain ISSC Annin Hudaya.