PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DJBK HARUS TEPAT WAKTU, TEPAT MUTU, DAN TEPAT BIAYA

DJBK – Tangerang. “Melaksanakan tugas amanat negara sebagai ASN harus kita lakukan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib pada Bimtek Tertib Administrasi Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Jasa Konstruksi pad Satuan Kerja-Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Jumat (12/08) di Tangerang.

DJBK – Tangerang. “Melaksanakan tugas amanat negara sebagai ASN harus kita lakukan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib pada Bimtek Tertib Administrasi Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Jasa Konstruksi pad Satuan Kerja-Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Jumat (12/08) di Tangerang.

Artinya dengan waktu, anggaran, dan sumber daya yang telah ditetapkan, kegiatan dapat dilaksanakan dengan kualitas yang baik dan tepat sesuai sasaran. Tentunya prinsip ini harus dapat diimplementasikan, mengingat saat ini ada pengurangan anggaran namun di saat yang sama kualitas harus tetap terjaga.

“Kita punya 208 kegiatan di Ditjen Bina Konstruksi yang harus dikelola dan dikoordinasikan agar tidak ada overlapping, oleh karenanya kita perlu strategi khusus”, tutur Yusid Toyib. Salah satu caranya dengan melaksanakan Project Management Office (PMO), yaitu : mengevaluasi dan menganalisis setiap proyek yang diusulkan dari sisi cost and benefit analysis dan tingkat resiko, memberikan rekomendasi kepada manajemen atas proyek-proyek yang diusulkan, serta secara berkala melakukan evaluasi dan monitoring pelaksana proyek.

Meski demikian, Dirjen Bina Konstruksi meminta kepada seluruh jajaran di Ditjen Bina Konstruksi agar tertib administrasi keuangan dalam melaksanakan anggaran. “Saya harap tidak ada lagi laporan pelanggaran pelaksanaan anggaran di tahun-tahun mendatang. Karena itu dari mulai tahap perencanaan, pelelangan pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan harus tertib sesuai aturan”, ungkap Yusid Toyib.

Disinilah peran pengendalian baik dari pimpinan maupun dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat diperlukan. Pengendalian harus dilaksanakan Pimpinan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan mengendalikan pelaksanaan agar sesuai estimasi rencana awal. Sedangkan PPK yang merupakan wakil Direktur sebagai Kasatker berperan sangat krusial dalam proses pengeluaran anggaran belanja negara sehingga keefektifan anggaran dimulai dari sini. (tw)