Menteri PUPR Yakinkan DPR RI Aset Negara Bidang Infrastruktur Milik Pemerintah

DJBK – JAKARTA . Menanggapi isu yang beredar dari media sosial tentang jalan, jalan tol, pelabuhan dan bandara atau asset negara yang akan dialih kelola (jual) kepada pihak swasta, Anggota Komisi V DPR RI mengadakan Rapat Kerja Terbatas dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (06/12) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta.

DJBK – JAKARTA. Menanggapi isu yang beredar dari media sosial tentang jalan, jalan tol, pelabuhan dan bandara atau asset negara yang akan dialih kelola (jual) kepada pihak swasta, Anggota Komisi  V DPR RI mengadakan Rapat Kerja Terbatas dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (06/12) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta.

Ketua Komisi V Farry Djemy yang memimpin rapat tersebut langsung mengkonfirmasi isu tersebut kepada kedua Menteri yang hadir. Menteri PUPR BAsuki Hadimuljono menegaskan  bahwa kabar tersebut tidak benar.

“Kepemilikan asset Jalan dan terutama Jalan Tol adalah milik pemerintah. Namun pengalihan pengusahaan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BPJT).” Ungkap Basuki

Bila dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) selama tahun 2015 -2019 Kementerian PUPR menargetkan membangun 1.000 KM jalan tol, yang mana di tahun 2017 ini telah membangun hingga 568 KM. Dengan target yang sangat besar, pembiayaan pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar, sementara anggaran pendapatan dan belanja negara tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pekerjaan infrastruktur tersebut.

Sehingga dibutuhkan inovasi untuk memenuhi gap kebutuhan dana hingga Rp 626 Triliun,  untuk pembangunan infrastruktur salah satunya adalah dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  Dengan KPBU diharapkan mampu memebrikan transfer Knowledge dan teknologi dari swasta kepada pemerintah pusat/daerah.

Pola KPBU juga membuat pihak swsata menyelesaikan proyek sesuai dengan kesepakatan sehingga meminimalisir terjadinya siklus angaran multiyears. Serta adanya alokasi risiko yang dibagi kedua pihak (swasta dan Pemerintah) yang juga akan meningkatkan keatratifan proyek pekerjaan infrastruktur. Apabila pola ini berhasil di suatu daerah maka bukan tidak mungkin, investor lainnya akan turut berinvestasi.

Sementara itu, Farry Djemi Ketua Komisi V DPR RI mengatakan bahwa  meskipun tidak ada asset negara yang dijual, Namun dalam pengelolaan asset, Komisi V DPR RI mengharapkan pemerintah dapat memberikan prioritas baik kepada BUMN atau BUMD maupun tenaga kerja dalam negeri dalam proyek pembangunan infrastruktur nasional. 

Menteri PUPR yang hadir bersama Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarief Burhanuddin dan Direktur Jenderal Bina Marga Arie Murwanto, mengatakan bahwa keterlibatan swasta sudah berlangsung lama, khususnya pada pengelolaan jalan tol dan air minum. Namun kepemilikan aset negara seperti jalan tol tetap berada di tangan pemerintah.

Selanjutnya, diharapkan Komisi V DPR RI dapat melakukan rapat kerja dengan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Sumarno bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya  Sumadi dari keempat Menteri ini diharapkan mendapat penjelasan mengenai isu tersebut.

Dihari yang sama, Komisi V DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat tentang pengelolaan program kerja Unit Organisasi Kementerian PUPR bersama seluruh pejabat tinggi Pratama dan Madya Kementerian PUPR. Akan tetapi pada rapat dengar pendapat yang Rombongan Kementerian PUPR yang dipimpin Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti ini, sebelum dimulainya rapat, diinterupsi oleh salah satu anggota Komisi V DPR RI Alex Indra Lukman.

Menurutnya dari bahan paparan yang disiapkan oleh Kementerian PUPR, tidak terdapat rincian proyek-proyek pekerjaan apa saja yang sedang dan akan dikerjakan di tahun 2018 di berbagai kota di Indonesia mendatang sehingga merasa tidak ada pembahasaan yang harus dibahas dalam rapat tersebut.

Berdasarkan hasil diskusi bersama Anggota Komisi V DPR RI yang hadir dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PAN, Partai PKB merasa setuju dengan pendapat tersebut, sehingga rapat dengan pendapat program kerja Anggaran Tahun 2018 di tunda dan Anita menyampaikan akan memberikan data-data yang diharapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI. (Dri/tw)