Jakarta – Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, sebagai upaya menciptakan multiplier effect, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, diantaranya dengan menciptakan lapangan kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru, serta membuka jaringan logistik ke sentra-sentra produksi. Selain itu pembangunan infrastruktur menjadi modal bangsa Indonesia meningkat menjadi negara maju dan tidak lagi terperangkap sebagai negara
berkembang saja atau middle income trap.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh pasokan sumber daya material
dan peralatan konstruksi. Untuk itu, pengelolaan tata kelola rantai pasok material dan peralatan
konstruksi harus dilakukan dengan baik, untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi
kuantitas dan kualitas.
“Saya ingatkan kembali instruksi Bapak Presiden agar kita mengurangi penggunaan bahan material konstruksi impor selama kebutuhan spesifikasi dapat dipenuhi dalam negeri atau
produk tersebut masih bisa diproduksi di dalam negeri. Sebab Pembangunan infrastruktur
harus memberikan nilai tambah, mendongkrak industrialisasi dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dalam negeri serta belanja yang efisien”, demikian disampaikan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan pada acara Konstruksi Indonesia (KI) 2022, Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2022, dan Beton Indonesia 2022, Rabu (23/11) di Jakarta.
Produksi Dalam Negeri (PDN) betul-betul menjadi perhatian yang serius. Pembangunan
infrastruktur yang menggunakan APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau
kalaupun dari luar, harus punya pabrik di dalam. Pemerintah wajib mengalokasikan paling
sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri
dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Amanat Presiden RI agar pemerintah
membelanjakan minimal Rp 400 Triliun dari anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah untuk PDN dan produk pelaku UKM-Koperasi.
Kewajiban penggunaan PDN harus diimbangi dengan gerak cepat para pengusaha lokal untuk
terus berinovasi dalam menciptakan substitusi material dan komponen peralatan konstruksi
impor. Produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan proyek di lapangan, memiliki
kualitas produk yang bisa bersaing dengan produk impor, bahkan harus sesuai dengan standar pasar global, serta memberikan harga yang kompetitif dengan barang produk impor.
“Saat ini telah terjadi shifting pola belanja barang dan jasa dari offline ke online, dengan kenaikan trafik internet berkisar 15-20%. Hal ini menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Dukungan dan kerjasama dalam membangun UMKM dan industri anak
bangsa berbasis teknologi memasuki era Industri 4.0 perlu terus ditingkatkan. Saya mengajak
kita semua turut andil memajukan UMKM dan industri digital di sektor jasa konstruksi”, tegas
Menteri Basuki Hadimuljono Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengembangkan dan mendorong pemanfaatan katalog elektronik sebagai etalase bagi pengusaha lokal dan UMK-koperasi untuk memajang produknya sehingga mudah mengakses belanja pemerintah.
“Saya berharap rangkaian kegiatan KI, IIW dan BI 2022 yang mengambil tema ‘Bangga Produk
Dalam Negeri, Pulihkan Ekonomi Bangsa’ ini dapat melahirkan terobosan baru dalam
membangun infrastruktur, bangunan, serta hunian yang lebih berkualitas dan terjangkau. Untuk itu manfaatkan acara ini untuk saling berinteraksi dan menginspirasi untuk meningkatkan kapasitas dalam membangun infrastruktur di Indonesia”, tutur Menteri Basuki.
Disampaikan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, acara ini
diselenggarakan sebagai hasil kolaborasi Kementerian PUPR dengan Kamar Dagang dan
Industri (KADIN), dan Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I), dan
berlangsung selama 3 (tiga) hari, yaitu dari tanggal 23 sampai 25 November 2022 di JI Expo
Kemayoran.
Pelaksanaan Konstruksi Indonesia, Indonesia Infrastructure Week, dan Beton Indonesia 2022
dikemas dalam bentuk (1) Pameran, (2) Konferensi, (3) Dialog pengadaan, dan (4) Anugerah Konstruksi Indonesia, yang diikuti oleh pemerintah, para pengusaha dari dalam dan luar negeri.
Kegiatan pameran diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) exhibitor, dimana 60 (enam puluh) exhibitor berasal dari dalam negeri, dan 15 (lima belas) exhibitor berasal dari luar negeri, termasuk diantaranya adalah para pelaku usaha yang telah terdaftar dalam e-katalog sektoral
Kementerian PUPR.
Turut hadir dalam acara ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins CMG, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia M.
Arsjad Rasjid P.M.*