KERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER JASA KONSTRUKSI KUNCI KEBERHASILAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Kunci keberhasilan pembinaan konstruksi bukan hanya milik Ditjen Bina Konstruksi, melainkan tergantung para stakeholder yang memiliki perannya masing-masing. Untuk itulah peran aktif para stakeholder jasa konstruksi perlu ditingkatkan, agar target capaian outcome Renstra Kementerian PUPR TA. 2015-2019 dapat tercapai. Demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Panani Kesai yang mewakili Dirjen Bina Konstruksi pada pembukaan Forum Harmonisasi Program Pembinaan Konstruksi Kalimantan, Senin (13/2) di Banjarmasin.

Kunci keberhasilan pembinaan konstruksi bukan hanya milik Ditjen Bina Konstruksi, melainkan tergantung para stakeholder yang memiliki perannya masing-masing. Untuk itulah peran aktif para stakeholder jasa konstruksi perlu ditingkatkan, agar target capaian outcome Renstra Kementerian PUPR TA. 2015-2019 dapat tercapai. Demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Panani Kesai yang mewakili Dirjen Bina Konstruksi pada pembukaan Forum Harmonisasi Program Pembinaan Konstruksi Kalimantan, Senin (13/2) di Banjarmasin.

Perlu untuk selalu diingat bahwa Ditjen Bina Konstruksi memiliki target menjalin 200 hubungan kerjasama strategis dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, LPJK, Asosiasi, serta tidak lupa, internal PUPR. “Hubungan positif antara Ditjen Bina Konstruksi dengan stakeholder pembinaan konstruksi nasional harus terus kita bangun. Berikan pemahaman, pengetahuan dan informasi DJBK kepada seluruh mitra kerja pembinaan konstruksi. Sekali lagi ini penting karena tolak ukur keberhasilan organisasi Ditjen Bina Konstruksi adalah seberapa jauh yang menjadi tanggungjawab kita semua”, ujar Panani.

Dengan kondisi keterbatasan anggaran saat ini, maka strategi yang dilakukan harus lebih inovatif lagi, diantaranya adalah: menindaklanjuti amanat UU Jasa konstruksi, meningkatkan kerjasama strategis dengan stakeholder, mengurangi cost sharing DJBK dengan melakukan pendampingan kepada stakeholder, kampanye publik terkait pembinaan konstruksi.

Pertemuan dalam forum ini sangat strategis untuk menjamin pelaksanaan pembinaan konstruksi nasional. Forum ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa data dan informasi mengenai pelaksanaan pembinaan konstruksi baik itu terkait sistem penyelenggaraan konstruksi, pengawasan konstruksi, sistem manajemen mutu, maupun kompetensi tenaga kerja konstruksi di wilayah kerja masing-masing. Dengan berbekal data tersebut, kita dapat menganalisa dan mengolah data menjadi informasi untuk merumuskan kebijakan pembinaan konstruksi kedepan.

“Saya kembali ingatkan bahwa pencapaian atas visi dan misi pembinaan konstruksi yang ditugaskan kepada kita bersama tidaklah mudah, tentunya membutuhkan kerjasama dan sistem yang kuat dengan tata kelola dan tata laksana yang prima. Selain itu, hasil harmonisasi ini segera dimanfaatkan untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan pembinaan konstruksi di wilayah Kalimantan kedepannya”, tutur Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi. (ndri/tw)