KEMENTERIAN PUPR SOSIALISASIKAN BIM DAN TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI KALBAR

Era industri 4.0 yang ditandai dengan semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah hadir dan memasuki berbagai sektor, termasuk sektor konstruksi di Indonesia. Untuk mempersiapkannya, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi terus berupaya meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang industri terbarukan, salah satunya terkait Building Technology Modelling (BIM) yaitu sistem aplikasi digital yang menggabungkan desain bangunan dan data atau informasi teknisnya. 

Salah satu upaya sosialisasi tentang BIM yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah kepada para mahasiswa. Untuk itu Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin memberikan kuliah umum yang memaparkan tentang penerapan BIM kepada 1.500 mahasiswa fakultas teknik dari Universitas Tanjung Pura, Politeknik Negeri Pontianak, dan Universitas Panca Bakti, Selasa (21/05) di Pontianak.

Dalam paparannya Syarif menjelaskan tentang karakteristik BIM yang memiliki pendekatan baru yang melibatkan proses perancangan dan pembuatan aset bangunan menggunakan representasi 3D. “Prinsipnya BIM merupakan proses pembuatan model dan data secara bersamaan yang berkolaborasi antar para pelaku mulai dari proses perencanaan, perancangan, fabrikasi hingga pembangunan dan pemeliharaan. Dengan sifat yang demikian, maka BIM menjadi salah satu alternative teknologi yang dapat mendukung Pembangunan Infrastruktur” Ungkap Syarif.

Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Menteri PUPR yang mendorong Kementerian PUPR melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menyiapkan regulasi dan hukum, sumber daya manusia, pendanaan inovatif, kepemimpinan dan penerapan hasil riset. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2017 dalam Pasal 5 ayat 5 yang menyatakan pemerintah memiliki kewenangan mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi serta inovasi teknologi konstruksi. 

BIM ini memiliki kelebihan antara lain : meningkatkan efisiensi dan akurasi, proses desain dan konstruksi lebih ramping dan transparan, akurat dalam perhitungan, menghindari kesalahan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan lebih cepat. Konsep BIM sendiri mulai muncul di Amerika Serikat dan kemudian mulai diadopsi di berbagai negara, dimana di Indonesia sendiri konsep ini mulai masuk sejak tahun 2017.

Dirjen Bina Konstruksi menjelaskan Permasalahan pembangunan di Indonesia saat ini adalah kurangnya database tentang perencanaan dan proses pekerjaan pada bangunan atau gedung yang ada saat ini. Sehingga jika ingin melakukan pemeliharaan atau perbaikan gedung sulit dilakukan karena kurangnya data dan informasi pada gedung tersebut. “BIM dapat menjadi jalan keluar dari permasalah-permasalahan yang sering terjadi sekaligus mengatasi yang akan terjadi.” Ujar Syarif

Teknologi BIM menjadi sistem perencanaan terintegrasi dan dapat merepresentasi karakteristik fungsional suatu bangunan secara digital. Dan mengandung semua elemen-elemen bangunan yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam kurun waktu siklus umur bangunan, sejak konsep hingga demosili. Melalui penerapan BIM dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses kontruksi, peningkatan mutu dan mengendalikan biaya serta manajemen waktu.

Pada kesempatan ini pula Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR mensosialisasikan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) Konstruksi kepada mahasiswa fakultas Teknik khususnya di wilayah Pontianak Kalimantan Barat. 

Program SIBIMA konstruksi atau Pelatihan Jarak Jauh (Distance Learning) Bidang Konstruksi merupakan sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi para tenaga kerja dan pencari kerja bidang konstruksi berbasis teknologi informasi yang kualitasnya sama seperti pelatihan tatap muka. Sementara itu, pada hari sebelumnya juga diadakan Workshop Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Launching Klinik Konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Klinik konstruksi merupakan ruang diskusi yang dapat memberikan informasi dan konsultasi teknis bidang konstruksi. 

Dengan demikian diharapkan para pelaku konstruksi dapat menemukan langkah perbaikan/solusi pada  penyelenggaraan konstruksi terutama yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, kontrak konstruksi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), dan manajeman mutu konstruksi. 

Workshop ini diikuti antara lain : perwakilan Balai di bawah Ditjen Sumber Daya Air,  Ditjen Bina Marga,  Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR yang berada di provinsi Kalimantan Barat ;  LPJKP Kalbar, Universitas/Politeknik di Kalimantan Barat, dan Penyedia jasa konstruksi provinsi Kalimantan Barat. *(ndri/tw)