KEMENTERIAN PUPR SIAPKAN ATURAN METODE DESIGN AND BUILD PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Metode  Rancang Bangun Design and Build adalah salah bentuk inovasi yang  gencar di terapkan pada pekerjaan Konstruksi ke-PUPR-an, dengan harapan dapat mempercepat proses pembangunan Infrastruktur di Indonesia, yang salah satu kelebihannya mempunyai efisiensi dari sisi waktu dan biaya.

Metode  Rancang Bangun Design and Build adalah salah bentuk inovasi yang  gencar di terapkan pada pekerjaan Konstruksi ke-PUPR-an, dengan harapan dapat mempercepat proses pembangunan Infrastruktur di Indonesia, yang salah satu kelebihannya mempunyai efisiensi dari sisi waktu dan biaya.

“Pelaksanaan design and Build harus sangat dipersiapkan dengan matang dan perlu kesiapan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR saat ini sedang membuat aturan yang lebih detail mengenai metode ini”, ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional LPJK ‘Persiapan Penyelenggaraan Kontrak Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun’ dalam rangka percepatan pembangunan Infrastruktur Ke PU-uan di Indonesia, Rabu (26/10) di Bandung.

Metode Design and Build memberi peluang untuk meningkatkan efesiensi waktu dan biaya. Efesiensi biaya dihasilkan karena para Kontraktor dan desainer bekerjasama selama dan sepanjang proses pelaksanaan proyek, dan perubahan yang sering muncul karena perubahan yang datang dari pihak pengguna jasa.

Memilih metode Project Dellivery Design and Build harus bisa memahami tentang karakter dasar proyek yang akan dikerjakan, seperti latar belakang proyek dan kompleksitas yang dihadapi, tingkat kesiapan sumber daya manusia (SDM)  maupun kesiapan Finansial dan kesiapan operasi. Disamping itu dalam proses pengadaannya dengan mengunakan metode ini harus memberikan waktu yang cukup kepada penyedia jasa untuk menyiapkan segala dokumen penawarannya, yang antara lain digunakan untuk data penyelidikan lahan tanah yang akan dilaksanakan tahap pengerjaan.

“Pengguna dan penyedia jasa harus cermat dalam menentukan bagian pekerjaan yang berpotensi dalam kategori Unforeseen, sehingga nantinya ketepatan dalam tahap pelaksanaan pembayaran pada bagian proyek pekerjaan dapat dicapai” tegas Yusid.

Dengan kepengurusan LPJKP 2016-2020 yang baru, diharapkan mampu memberikan konstrubusi yang besar dalam proses pelaksanan tahap percepatan Infrastrukstur di Indonesia bersama Pemerintah.

Sebagai penutup Yusid mengharapkan seminar ini dapat dimanfaatkan untuk menggali informasi dari para narasumber dan tentunya dapat bisa dimanfaatkan sebagai forum diskusi antara peserta, dan menyempurnakan proses dan produk pengaturan pekerjaan konstruksi dengan metode Design and Buid.(har/tw)