Kementerian PUPR Mendorong Penandatanganan Kontrak Pembelian Aspal Buton pada Acara Puncak Gernas BBI dan BBWI di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kementerian PUPR melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan serangkaian forum temu bisnis (business matching) pada bulan Juli-Agustus terhadap penggunaan material Aspal Buton (Asbuton) pada pelaksanaan program preservasi dan pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan Ditjen Bina Marga pada wilayah Sulawesi TA 2023. Dari hasil forum forum temu bisnis tersebut diperoleh 18 (delapan belas) paket pekerjaan terkontrak Asbuton tervalidasi dengan estimasi nominal nilai kontrak sebesar Rp. 129 Milyar. Selanjutnya, sebagai bukti realisasi komitmen penggunaan Asbuton pada paket-paket tersebut, maka dilaksanakan penandatanganan kontrak pembeliaan antara Penyedia Jasa konstruksi terkontrak dan produsen aspal Buton, dalam acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia, Jumat (11/08) di Kendari Sulawesi Tenggara.

Penandatanganan kontrak pembelian Asbuton diwakili Penyedia Jasa konstruksi dan produsen aspal Buton terhadap 3 (tiga) paket terkontrak yaitu PT. Kartika Prima Abadi dengan PT. Andifa Dua Putra untuk paket pekerjaan Preservasi Jalan Bts. Prov. Sulsel – Tolala – Lelewawo, PT. Putindo Bintech dengan PT Setia Jaya Sentosa untuk paket pekerjaan Preservasi Jalan Sp. Kampung Baru – Wolulu – Bambaea, dan PT Dua Tiga Sejahtera dengan PT. Mawar Enam Sembilan untuk paket pekerjaan Preservasi Jalan Bts. Prov. Sulteng – Asera – Belalo/Lasolo. Disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Ditjen Bina Marga.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra yang mewakili Menteri PUPR menyampaikan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen membelanjakan APBN untuk produk dalam negeri sebesar 95% atau Rp. 135,64 Triliun dari Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 153,78 Triliun. Kementerian PUPR diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri termasuk produk UMKK yang memenuhi spesifikasi terutama pada pengadaan barang/jasa swakelola serta pekerjaan padat karya, untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (Penyedia Jasa).

“Saya mengajak peran aktif dari semua pelaku usaha UMKK untuk menghimbau kepada seluruh pelaku usaha Koperasi dan UMKM agar segera mendaftarkan produknya pada e-Katalog, serta ikut mensertifikasi TKDN- kan produknya melalui Kementerian Perindustrian. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi komitmen belanja PDN Kementerian PUPR.” Ujar Rachman Arief Dienaputra.

Lebih lanjut, sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke pulau Buton pada September 2022 lalu, yang menyatakan bahwa Industri aspal di Pulau Buton harus dibangkitkan, sekaligus hilirisasi industri. Hilirisasi ini dilakukan agar aspal Buton sebagai penghasil aspal murni bukan hanya penghasil tambang. Selaras dengan instruksi Presiden tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mempimpin rapat koordinasi aspal Buton menyatakan dengan tegas Kementerian PUPR akan membeli semua produk aspal buton murni, jika ada balai yang tidak mau pakai maka akan diganti.

Kementerian PUPR sebagai anggota dari Tim Gernas BBI sesuai dengan Keppres Nomor 15 Tahun 2021, turut berpartisipasi pada rangkaian kegiatan mengkampanyekan Gernas BBI dan BBWI Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana Kementerian PUPR ditunjuk sebagai co-campaign manager pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pembinaan dan pengelolaan rantai pasok sumber daya material dan peralatan konstruksi khususnya di Kementerian PUPR.   

Kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Paiman Rahajo yang memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulwesi Tenggara bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Bank Indonesia yang telah mewujudkan terlaksananya Gernas BBI dan BBWI di Sulawesi Tenggara.

“Melalui kegiatan ini kita membantu mengedukasi dan menginspirasi usaha-usaha lokal, usaha kecil dan menengah, badan usaha milik desa, termasuk potensi wisata lokal demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Paiman Rahajo.

Sementara itu, Plh. Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Yuni Nurmala Bakti memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Kementerian dan Lembaga yang membantu menyelengarakan kegiatan Gernas BBI dan BBWI ini. Kegiatan seperti ini memberikan semangat dan harapan para UMKM di wilayah Sulawesi Tenggara. Terbukti dalam penyelenggaraan kegiatan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengembangkan sebanyak 100 UMKM dengan target Rp 50 Milyar. Namun dalam 3 bulan berhasil mengembangkan 187 unit dengan nilai transaksi mencapai Rp 136 Milyar.

“Sementara dalam jumlah wisatawan yang on-boarding di Sulawesi Tenggara juga meningkat mencapai 6,6 juta wisatawan. Selain itu, Pemprov Sulawesi Tenggara juga memberikan apresiasi pada Kementerian PUPR atas penggunaan Aspal Buton sebanyak 112 ribu ton untuk pengaspalan ruas jalan di beberapa wilayah di Indonesia.” ujar Yuni Nurmala Bakti.

Kedepan diharapkan pemerintah daerah memiliki concern dan semangat yang sama dalam mendukung implementasi kebijakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) karena berdampak pada konektivitas dan integrasi dari beberapa sektor. Serta pembinaan UMKK khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan nilai perekonimian daerah dan berdampak pada nilai perekonomian Nasional.