Sebagaimana diketahui, target utama Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 antara lain pembangunan 65 waduk, 1 juta hektar jaringan irigasi baru, rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi, pembangunan 1.000 km jalan tol, 2.650 km jalan arteri baru untuk konektivitas wilayah, penyediaan infrastruktur permukiman, dan seterusnya.
Sebagaimana diketahui, target utama Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 antara lain pembangunan 65 waduk, 1 juta hektar jaringan irigasi baru, rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi, pembangunan 1.000 km jalan tol, 2.650 km jalan arteri baru untuk konektivitas wilayah, penyediaan infrastruktur permukiman, dan seterusnya.
Target pembangunan Kementerian PUPR 2015-2019 tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar, sehingga penyiapan tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, profesional dan bersertifikat adalah mutlak diperlukan. Untuk itulah Kementerian PUPR kembali melaksanakan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli pada Proyek-proyek Swasta dan BUMN Karya dengan Sumber Pendanaan Proyek Non APBN.
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib yang membuka acara ini, Kamis (15/12) bertempat di Proyek Pondok Indah Residence Jakarta, mengatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi ini adalah untuk melindungi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan ASEAN 2015 dan Asia Pasifik 2020. “Dengan sertifikasi maka tenaga kerja konstruksi kita akan diakui, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan saya juga mendorong kesadaran Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Tenaga Kerja Konstruksi akan pentingnya sertifikasi”, ujar Yusid Toyib.
Patut disadari bahwa tantangan pembinaan jasa konstruksi ke depan masih besar, seperti misalnya yang kita hadapi antara lain : Meningkatkan Harmonisasi Antar Pelaku Jasa Konstruksi; Meningkatkan Daya Saing Kontraktor; Meningkatkan Mutu Konstruksi; Menyebarluaskan Informasi Konstruksi; Meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja konstruksi yang Bersertifikat. Untuk menjawab tantangan tersebut perlu peran aktif Stakeholder Jasa Konstruksi.
Bahkan dalam hal tenaga kerja konstruksi, Indonesia masih kekurangan jumlah Insinyuryang cukup besar hingga 5 tahunmendatang. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang sudah bersertifikat pun baru 10% dari total 7,3 jutapekerjaKonstruksi.
”Upaya yang dilakukan hari ini, memberi optimisme bagi kita semua, bahwa kita bisa dan sanggup menyiapkan dan mempercepat proses Sertifkasi Tenaga Kerja Konstruksi seperti yang dilakukan selama 3 (tiga) hari ini secara on the job training pada 15 Proyek Strategis Swasta dan 6 Proyek Strategis BUMN Karya, serta melibatkan kurang lebih 2.250 orang tenaga kerja konstruksi dalam satu kali penyelenggaraan”, terang Dirjen Bina Konstruksi.
Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK N), LPJK Provinsi DKI Jakarta, dan LPJK Provinsi Jawa Tengah.
Disampaikan oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Riky Aditya Nazir, peserta sebanyak 2290 orang terdiri dari 2190 peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil (SKTK) meliputi : Tukang, Mandor, Drafter, Surveyor, Operator Pelaksana dan Pengawas ; sedangkan 100 orang peserta Bimtek Tenaga Ahli meliputi Bimtek SMK3, Manajemen Konstruksi dan Pengadaan Barang Jasa. *
BACA JUGA
Melalui Workshop Pencegahan Korupsi PBJ Bidang Konstruksi, KPK Lakukan Koordinasi dengan Ditjen Bina Konstruksi
Dorong Kesiapan Mahasiswa dalam Menghadapi Dunia Usaha Sektor Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Gelar Workshop PKT dan Sertifikasi
Ditjen Bina Konstruksi Ajak Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) untuk Terus Berperan Aktif Meningkatkan Kinerja Industri Konstruksi di Indonesia
