Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) kembali mengadakan Workshop Capacity Development for Safety Management of the Public Facilities in Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12). Kegiatan ini merupakan workshop keenam sekaligus terakhir, dalam rangkaian kegiatan kerjasama manajemen keselamatan fasilitas publik di Indonesia, kerjasama Kementerian PUPR dengan KOICA yang dimulai sejak akhir tahun 2014.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) kembali mengadakan Workshop Capacity Development for Safety Management of the Public Facilities in Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12). Kegiatan ini merupakan workshop keenam sekaligus terakhir, dalam rangkaian kegiatan kerjasama manajemen keselamatan fasilitas publik di Indonesia, kerjasama Kementerian PUPR dengan KOICA yang dimulai sejak akhir tahun 2014.
Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib menyatakan Kehandalan infrastruktur salah satunya dinilai dengan pemenuhan terhadap aspek keselamatan (safety). Yusid juga menegaskan pentingnya aspek pemeliharaan konstruksi.
”Aspek keselamatan tidak hanya ditinjau pada saat pelaksanaan konstruksi tetapi juga saat masa pemanfaatan, pemeliharaan sampai pembongkaran infrastruktur tersebut”, ujar Yusid Toyib.
Workshop ini diadakan sebagai wadah untuk berbagi informasi terkait proyek dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk melakukan brainstorming, dan untuk mempromosikan proyek. Kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan KOICA telah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Kerjasama ini didasari pada kesadaran mengenai urgensi untuk mewujudkan manajemen infrastruktur yang baik dengan peningkatan kapasitas serta penyiapan sistem manajemen konstruksi.
Bersamaan dengan itu, Country Director KOICA, Oh Ki Yun juga menyatakan respon positifnya terhadap kerjasama antara Kementerian PUPR dan KOICA.
”Kami berharap kerjasama antara KOICA dan Kementerian PUPR selama ini dapat mendukung knowledge transfer terkait sistem manajemen keselamatan infrastruktur di Indonesia”, ujarnya.
Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk menyediakan infrastruktur yang aman. Seperti mendirikan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) sebagai penjaminan keamanan sektor jembatan dan Komisi Keamanan Bendungandi sektor sumber daya air. Dari sisi regulasi, Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
Disamping itu, CEO KISTEC (Korea Infrastructure Safety & Technology Corporation), Kang Young Jong juga memperkenalkan 3.0 policy, yaitu kebijakan mengenai sistem yang mengatur information sharing terkait data inspeksi konstruksi. Produk akhir dari kerja sama ini adalah terwujudnya kerangka kebijakan institusional untuk manajemen keselamatan fasilitas publik di Indonesia serta dokumen manual inspeksi keselamatan untuk jembatan.
BACA JUGA
Serah Terima Jabatan, Perkuat Sistem dan Tata Kelola di Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian PUPR Dorong Optimalisasi Penggunaan Semen Ramah Lingkungan dalam Pembangunan Infrastruktur
Kementerian PUPR dan PT. Gunung Raja Paksi Teken Komitmen Bersama ISSC untuk Dorong Penggunaan Baja Berkualitas di Sektor Konstruksi
