KEMENTERIAN PUPR BERSAMA LPJK DUKUNG PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Sebagai rangkaian dari kegiatan Konstruksi Indonesia 2017, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR menyelenggarakan Workshop di JCC, Kamis (9/11). Workshop ini mengangkat tema Rantai Pasok Penerapan Teknologi Sumber Daya Konstruksi dalam rangka Mendukung Era Baru Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Plt Dirjen Bina Konstruksi, Danis Sumadilaga membuka kegiatan workshop ini. 

 

Sebagaimana diketahui, tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema: “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Untuk mendukung RKP tersebut, Kementerian PUPR di  TA 2018 akan memperoleh alokasi anggaran sebesar lebih kurang Rp. 106 Triliun.

 

Selain itu,  Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, sehingga direncanakan hingga akhir tahun 2019 akan terbangun 1.851 km jalan tol, Penyediaan 70.471 liter/detik air bersih melalui pembangunan sistem penyediaan air minum, dan seterusnya. 

 

Dengan nilai yang cukup besar tersebut , pembangunan infrastruktur harus didukung dengan kesiapan sumber daya Konstruksi, meliputi : pemasok bahan bangunan/material, pemasok peralatan konstruksi, pemasok teknologi Konstruksi, pemasok badan usaha  jasa konstruksi, dan usaha pemasok tenaga kerja konstruksi. Workshop ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kecukupan rantai pasok sumber daya konstruksi.

 

“Tanpa adanya rantai pasok sumber daya Konstruksi yang handal, tidak mungkin percepatan pembangunan konstruksi dapat terlaksana”, ujar Danis. 

 

Bersamaan dengan workshop dilakukan penandatanganan kerjasama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Construction Association of Korea (CAK). Kerjasama antara kedua pihak mencakup hal-hal mengenai  kerjasama pengembangan data dan sistem informasi, riset dan inovasi teknologi konstruksi, pengembangan pasar dan fasilitasi kontrak bisnis, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, kerangka kerja institusi untuk pengembangan industri konstruksi yang stabil.

 

“Sebagai wakil masyarakat jasa konstruksi, saya sangat mengapresiasi upaya Kementerian PUPR yang senantiasa  mendukung program kerja LPJK dalam membangun industri jasa konstruksi. Dan semoga dengan kerjasama ini mampu meningkatkan kualitas industri konstruksi di Indonesia”, ujar Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai.

 

Oleh karena itu ia berharap jika LPJKN dan Construction Association of Korea menindaklanjuti bekerjasama ini dalam berbagai kegiatan Penelitian & Pengembangan, workshop-workshop, dan membangun pusat latihan tenaga kerja konstruksi Korea-Indonesia.

 

Ruslan mengatakan jika LPJKN periode 2016-2020 membutuhkan dukungan dan kerjasama mendukung seluruh kegiatannya baik dari dalam ataupun luar negeri. 

 

Saat ini Infrastruktur  Indonesia telah memasuki tahapan pembangunan jangka menengah tahap ke-3 (2015-2019) dimana Fokus tahapan masuk dalam pemantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

 

Diharapkan Lembaga Litbang di Indonesia mampu menjawab tantangan jasa konstruksi kedepan. Sehingga sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, industri konstruksi senantiasa memperbarui mutu dan menerapkan teknologi di industri konstruksi. 

 

Sedangkan untuk peningkatan kompetensi SDM konstruksi peran lembaga Diklat dan Asosiasi Profesi sangat diperlukan sebagai partner pemerintah dalam pembinaan.

 

Kerjasama internasional lainnya, dengan CIDB Malaysia yang juga akan dirumuskan pada hari ini. 

Selain menindaklanjuti kerjasama terkait standar kompetensi tenaga kerja juga akan dirumuskan untuk bidang lainnya.*