FOKUS PADA PENGEMBANGAN SDM, KEMENTERIAN PUPR DORONG PROGRAM LINK & MATCH DENGAN KEMENDIKBUD

Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini menegaskan kembali bahwa fokus Pemerintah di tahun 2019 adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia, tentunya bersamaan dengan melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang telah dilaksanakan. Hal ini mengingat Pembangunan infrastruktur juga memerlukan SDM yang kompeten agar dihasilkan infrastruktur yang berkualitas. Terkait dengan hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa program-program Kementerian PUPR berfokus pada pengembangan SDM seperti sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan kerjasama dengan SMK dan Politeknik.

Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini menegaskan kembali bahwa fokus Pemerintah di tahun 2019 adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia, tentunya bersamaan dengan melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang telah dilaksanakan. Hal ini mengingat Pembangunan infrastruktur juga memerlukan SDM yang kompeten agar dihasilkan infrastruktur yang berkualitas. Terkait dengan hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa program-program Kementerian PUPR berfokus pada pengembangan SDM seperti sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan kerjasama dengan SMK dan Politeknik.

 “Oleh karena itu Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR menegaskan bahwa Link and Match PUPR dengan Kemendikbud yang telah dilaksanakan selama ini akan terus didorong, sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam membina SMK sehingga mampu menghasilkan calon tenaga kerja bidang konstruksi sesuai dengan kebutuhan konstruksi di Indonesia” demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat menjadi Pembicara Talkshow Insight Indonesia Infrastructure yang bertemakan Membangun SDM Vs Membangun Infrastruktur di studio Jak Tv Jakarta,  Senin (13/8).

Syarif menyampaikan bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia sekitar 8,1 juta jiwa, dimana dari jumlah tersebut 5,9 juta diantaranya adalah SMK kebawah. SMK merupakan bagian tenaga kerja konstruksi yang masuk dalam kualifikasi tenaga terampil (operator dan teknisi/analis), kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan bidang kontruksi dalam mendorong aktivitas perekonomian di Indonesia harus dijawab dengan strategi pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Ia menambahkan hampir di seluruh kegiatan ke PUPR-an di wilayah Indonesia kekurangan terhadap tenaga kerja konstruksi, sehingga untuk melakukan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan dana APBN yang kurang lebih sekitar 71 Triliun untuk belanja modal tidak akan cukup. “Saat ini untuk tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi masih dibawah 7%, untuk itu Kementerian PUPR bersama stakeholders harus bahu membahu bekerja keras menghasilkan tenaga kerja konstruksi bersertifikat” ungkap Dirjen Bina Konstruksi.

Turut Hadir sebagai pembicara pada acara ini yaitu : Perwakilan dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ahmad Suradji dan Direktur Pembinaan Menegah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Bachrun.

Menanggapi dari sisi keterlibatan Insinyur dalam membangun Infrastruktur Ahmad Suradji mengatakan, “No Enginer No Infrastructure”, hal ini mengingat dalam setiap sendi kegiatan Infrastruktur mulai dari design, construction, operation, maintanance, pasti melibatkan seorang insinyur. “Insinyur memegang peran yang sentral dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,  dimulai dari hulu sampai hilir, mulai dari design sampai ke tahap facility management” tegas Suradji.

Pada saat segmen interaktif, Dirjen Bina Konstruksi mendapatkan pertanyaan, “Bagaimana Meningkatkan kompetensi dari tenaga tukang yang tidak memperoleh pendidikan”?

Dirjen Bina Konstruksi menjawabnya bahwa tenaga tukang dapat menggunakan sarana dan prasarana pelatihan tenaga konstruksi dari Kementerian PUPR dengan cara pelaksanaan bimbingan teknis, uji sertifikasi dan on the job training. Salah satu contoh On The Job Training adalah pemanfaatan Mobile Training Unit (MTU), dimana masyarakat yang berkiprah di bidang konstruksi  dilatih menjadi tenaga konstruksi melalui bimbingan teknis, kemudian diuji untuk mendapatkan sertifikat langsung di tempat proyek mereka bekerja.

Turut Mendampingi Dirjen Bina Konstruksi pada acara tersebut yakni, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Yaya Supriatna;, Direktur Kelembagaan dan Sumber daya Jasa Konstruksi, Bastian Sodunggaron Sihombing:, Kepala Bagian Hukum Data dan Komunikasi Publik, Hambali, Kepala Sub Direktorat Sistem Penyelenggaraan, Indro Panja, dll. (Har/Tw)