DUKUNGAN INVESTASI BIDANG SPAM DAN PERSAMPAHAN UNTUK INFRASTRUKTUR YANG LEBIH BAIK

“Infrastruktur bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan”, demikian diungkapkan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat memberikan arahan sekaligus membuka acara Workshop Kebijakan Pembiayaan dan Fasilitasi Serta Dukungan Pasar Investasi Infrastruktur Bidang SPAM dan Persampahan, Rabu (13/12) di Pekanbaru.

“Infrastruktur bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan”, demikian diungkapkan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat memberikan arahan sekaligus membuka acara Workshop Kebijakan Pembiayaan dan Fasilitasi Serta Dukungan Pasar Investasi Infrastruktur Bidang SPAM dan Persampahan, Rabu (13/12) di Pekanbaru.

Syarief menambahkan dengan infrastruktur kita bisa mewujudkan seluruh infrastruktur bidang Ke-PUPR-an seperti pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,   pembangunan dan peningkatan irigasi air permukaan air tanah dan air rawa, pembangunan waduk, dan konektivitas berbagai jalan nasional di seluruh Indonesia. Dengan semua pembangunan tersebut diharapkan akan meningkatkan akses air minum yang layak 100%, peningkatan akses sanitasi layak 100%, dan kawasan permukiman kumuh perkotaan 0%. Selain itu dengan pembangunan

Apalagi hingga saat ini, cakupan penyediaan air minum baru mencapai 70% sedangkan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan baru melayani sekitar 20% dimana sebagian besar terdapat di wilayah perkotaan. Sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan kualitas dan kuantitas air yang tidak layak. “Disinilah Kementerian PUPR berkomitmen untuk menyediakan seluruh infrastruktur, untuk melayani kebutuhan vital bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan”, ujar Syarif.

Selain itu, sektor persampahan sangat dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk dan laju pertumbuhan industri. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut diperlukan dukungan pembiayaan yang cukup besar untuk membangun infrastruktur khususnya bidang air minum dan persampahan mencapai 403 triliun rupiah. 

Dengan jumlah anggaran Pemerintah yang terbatas, Kementerian PUPR mengharapkan perubahan pemikiran dan melakukan inovasi kreatif seperti melakukan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (swasta). Melalui regulasi pembentukan kebijakan yang ramah investasi, akan memungkinkan kerangka peraturan lintas sektoral baik di pemerintah pusat maupun daerah terutama terkait Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). 

“Persoalan infrastruktur memerlukan inovasi-inovasi kreatif dan terbaru untuk mewujudkannya, salah satunya dengan skema KPBU dengan memberikan kesempatan pihak swasta untuk berinvestasi”, jelas Syarif.

Perlu diketahui bersama, Lembaga pemeringkat Internasional seperti Standard and Poor’s, Fitch dan Moody’s menyatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara yang layak investasi, dimana pernyataan ini memberikan angin positif ditengah upaya Pemerintah untuk menarik minat investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. 

Sementara itu, dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Riau yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Masferi menyambut antusias kegiatan ini, Pemerintah Prov. Riau mengharapkan dapat mempelajari skema KPBU dari pemerintah sehingga mampu meyakinkan investor untuk berinvestasi di Provinsi Riau sekaligus meningkatkan pembangunan infrastruktur demi kesejahteran masyarakat Provinsi Riau dan sekitarnya. 

Kerja Nyata yang dilakukan oleh Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur khususnya bidang PUPR SPAM dan persampahan akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat.  Turut hadir bersama dalam acara ini Direktur Bina Investasi Infrastruktur Kementerian PUPR Masrianto, Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai, dan Ketua LPJK Prov. Riau Aswandi. (Dri/tw)