DJBK – Jakarta. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib menerima Business Manager Development Cerway, Cosmin Cotara di Jakarta, Selasa (20/9). Pertemuan ini membahas kemungkinan kerja sama antara Indonesia dengan Perancis di Bidang Sertifikasi High Quality Environment (HQE).
Direktur Jenderal Bina Konstruksi menanggapi positif kemungkinan kerjasama Indonesia dan Perancis ini. “Nantinya akan kita koordinasikan dengan Balitbang dan unit organisasi lain terkait peluang kerja sama ini”, tambah Yusid Toyib.
DJBK – Jakarta. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib menerima Business Manager Development Cerway, Cosmin Cotara di Jakarta, Selasa (20/9). Pertemuan ini membahas kemungkinan kerja sama antara Indonesia dengan Perancis di Bidang Sertifikasi High Quality Environment (HQE).
Direktur Jenderal Bina Konstruksi menanggapi positif kemungkinan kerjasama Indonesia dan Perancis ini. “Nantinya akan kita koordinasikan dengan Balitbang dan unit organisasi lain terkait peluang kerja sama ini”, tambah Yusid Toyib.
Dirjen Bina Konstruksi juga menyatakan bahwa HQE bisa menjadi menambah wawasan sekaligus melengkapi peraturan terkait penyelenggaraan konstruksi. Salah satu yang dapat dilakukan di kemudian hari adalah melakukan pelatihan kepada para kontraktor untuk menerapkan sistem sertifikasi HQE, tentunya setelah melalui penyesuaian dengan situasi dan kondisi sektor konstruksi di Indonesia.
Sertifikasi High Quality Environment merupakan sertifikasi Perancis yang memberikan penilaian kepada pembangunan dan manajemen konstruksi serta proyek urban planning. Di Perancis sendiri, sertifikasi HQE merupakan alat untuk meningkatkan kualitas dari sebuah bangunan. Ada berbagai jenis sistem sertifikasi konstruksi di dunia, perbedaan HQE dengan sistem sertifikasi lain yaitu pada auditor independen sebagai pihak ketiga.
Indonesia sudah melakukan kerjasama serupa dengan beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia dalam hal sertifikasi di bidang konstruksi. Saat ini sistem yang diterapkan di Indonesia untuk sertifikasi baru berlaku untuk gedung komersial. Dengan memiliki sertifikat green construction, harga sewa gedung bisa lebih tinggi dan keuntungannya langsung didapatkan kepada pemiliknya.
Sedangkan untuk sertifikasi infrastruktur, Indonesia masih mengalami kendala yaitu tingginya biaya sertifikasi. Oleh karena itu, diharapkan Indonesia dapat menyontoh indikator sertifikasi seperti yang sudah diterapkan di Perancis untuk mendukung penerapan konstruksi berkelanjutan di Indonesia. (cha/tw)
BACA JUGA
Serah Terima Jabatan, Perkuat Sistem dan Tata Kelola di Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian PUPR Dorong Optimalisasi Penggunaan Semen Ramah Lingkungan dalam Pembangunan Infrastruktur
Kementerian PUPR dan PT. Gunung Raja Paksi Teken Komitmen Bersama ISSC untuk Dorong Penggunaan Baja Berkualitas di Sektor Konstruksi
