Dirjen Bina Konstruksi : Peran Ditjen Bina Konstruksi Menjadi Ujung Tombak Pembangunan Infrastrukur

SUKAMAHI – Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan secara resmi memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Balai Pada Program Prioritas Pembinaan Konstruksi TA 2023 yang diselenggarakan pada Kamis, (2/1) di Kawasan Bendungan Sukamahi Bogor, Jawa Barat.

Dalam arahannya Yudha Mediawan menyampaikan Kementerian PUPR pada tahun 2023 -2024 akan fokus meneruskan pembangunan infrastruktur, hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur nasional secara merata. Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR terus mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Proses ini sangat penting, karena dalam menjalankannya seperti sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, maka harus disiapkan dengan mutu pengadaan yang berkualitas dan tentunya sesuai aturan yang berlaku. Kita ingat arahan Bapak Menteri PUPR yang menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa harus kompetitif, transparan, dan akuntabel. Sebab langkah awal dari berhasil tidaknya Pembangunan Infrastruktur berawal dari sini.

“BP2JK sebagai garda terdepan dari proses pelaksanaan pembangunan harus menjamin mutu pembangunan yang lebih baik, harus sesuai aturan, tanpa intervensi pihak eksternal maupun internal.” Ujar Dirjen Bina Konstruksi.

Lebih lanjut Yudha Mediawan juga meneruskan arahan Bapak Menteri PUPR yang menghimbau kepada seluruh insan DJBK untuk tetap menjaga kredibilitas PUPR dan kepercayaan masyarakat memasuki tahun politik 2023. Menurut Yudha, kita harus bersikap netral tidak memikirkan hal-hal yang lain yang nantinya akan mengganggu pekerjaan besar yang kita jalankan saat ini.

Pada kesempatan tersebut tersebut Yudha Mediawan juga memberikan apresiasi yang sebesar – besarnya kepada seluruh jajarannya yang sudah bekerja keras bahwa selama tahun 2022 terbukti dengan capaian progres fisik dan keuangan Ditjen Bina Konstruksi yang  mencapai target yang diharapkan. Capaian tersebut meliputi progres keuangan 96,3% kemudian capaian fisik mencapai 98,8% serta 73,918 sdm yang terbina, 3.767 paket tender senilai Rp 106, 9 T, peningkatan pengawasan TKDN, peningkatan pengawasan penerapan K3, dan modernisasi perizinan usaha dan tender melalui transformasi digital.

“Seluruh capaian pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya merupakan hasil kerja keras kita bersama di dalam mengawal seluruh kegiatan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih” terang Yudha Mediawan.

Dalam arahannya Kepada Balai BP2JK Yudha Mediawan juga menaruh harapan besar untuk mampu melaksanakan tugas dalam pendampingan dan pelayanan konsultasi proses PBJ di daerah, tentunya dapat dilaksanakan dengan baik jika seluruh personil BP2JK memiliki pemahaman yang baik terhadap seluruh peraturan yang ada. Dengan pemahaman regulasi yang baik dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses tender/seleksi. Hal ini akan menjadi tameng yang kuat, jika mendapatkan berbagai tekanan dari pihak eksternal setidaknya kita sudah meyakini bahwa proses yang dilakukan tidak keluar dari koridor peraturan yang ada.

Kemudian untuk Balai Jasa Konstruksi tentunya harus mampu menjadi pusat keunggulan pembinaan konstruksi di daerah, yang dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh Balai Kementerian PUPR di Provinsi, tetapi juga oleh Organisasi Perangkat Daerah. Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi oleh BJKW harus memiliki ciri bahwa TKK yang dihasilkan memiliki kompetensi yang handal dan siap bekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan, sehingga stakeholder betul-betul merasakan manfaatnya. Satu hal penting sebagai bentuk penugasan yang harus dijalankan BJKW lainnya adalah melaksanakan Bimtek Pra konstruksi, Monev penerapan SSMKK Tim Registrasi MPK dan monev capaian TKDN, Dukungan terhadap Pembinaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Dukungan Penerapan SIPASTI, Pelaksanaan kompetisi konstruksi/lomba tukang di daerah Dukungan terhadap penilaian jafung jasa konstruksi.

“Disinilah kita perlu melakukan terobosan dan inovasi dalam berkarya, saya mengharapkan peran balai-balai menjadi ujung tombak pada proses pembinaan konstruksi, kita jangan sampai terjebak dalam rutinitas yang monoton, sehingga kita harus terus memacu diri untuk menumbuhkan dan memantik ide-ide dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk melayani masyarakat.” Terang Yudha Mediawan.

Ia juga juga mendorong peran aktif seluruh pihak/stakeholder yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa harus memahami betul peraturan dan sistem pengadaan barang dan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Seperti diketahui bersama, dalam pelaksanaannya setiap tahapan membutuhkan kecepatan, akurasi hasil, dan efisiensi proses. Untuk itu, memanfaatkan digitalisasi merupakan salah satu solusi dalam melaksanakan proses pengadaan jasa konstruksi.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR telah melakukan terobosan besar dalam tranformasi digital berupa aplikasi pada proses pengadaan barang dan jasa yang diantaranya adalah SIMPAN (Sistem Informasi Pengalaman), SIPASTI (Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi), SIKOMPAK (Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak). Aplikasi-aplikasi tersebut tentu menjadi wujud nyata dalam upaya mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa, dimana Kementerian PUPR mendapat kepercayaan untuk mengelola anggaran yang sangat besar.

Diharapkan dengan terselenggaranya Rakor ini akan dapat lebih memperkuat pemahaman kita bersama terhadap berbagai peraturan/regulasi terkini serta pemahaman terhadap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh balai-balai Ditjen Bina Konstruksi sebagai dukungan terhadap program prioritas pembinaan jasa konstruksi. (HAR)