BIMTEK PENGELOLAAH KEUANGAN UNTUK CAPAI TERTIB ADMINISTRASI KEGIATAN

Tertib administrasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi mutlak diperlukan oleh seluruh satuan kerja organisasi khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Untuk itulah perlu dilakukan pembekalan bagi pelaksana kegiatan, sehingga tertib keuangan dan anggaran dapat tercapai.

Tertib administrasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi mutlak diperlukan oleh seluruh satuan kerja organisasi khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Untuk itulah perlu dilakukan pembekalan bagi pelaksana kegiatan, sehingga tertib keuangan dan anggaran dapat tercapai.

Untuk itulah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Kegiatan dan Keuangan APBN. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Panani Kesai saat membuka kegiatan ini mengatakan Pengadiministrasian  keuangan seharusnya menjadi lebih baik melalui  hasil audit baik dari eksternal dan internal.

“Mengacu pada pengalaman-pengalaman yang terjadi, diperlukan penekanan atas pengawasan internal melalui peningkatan kapasitas dari Kementerian Keuangan, BPKP dan Biro keuangan Kementerian PUPR”, tutur Panani Kesai.

Patut diakui, masih ada kegiatan-kegiatan yang dalam pengadministasiannya masih belum sesuai dengan peraturan perundangan, padahal untuk pelaksanaan anggaran telah ada pedoman teknis yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebab pada tahun angaran 2017 mendatang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan jasa konstruksi terdapat perbedaan dari tahun 2016, khususnya pada Unit Pelaksana Teknik (UPT) Balai yang sudah harus mereposisi pelaksanaan  kegiatannya seharusnya akan meningkat kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatanya. Karena fungsi balai untuk mendorong dan meyakinkan Provinsi untuk lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia konstruksi.

“Saya berharap peserta Bimtek yang hadir untuk menyebarluaskan wawasan tentang tertib keuangan kepada pimpinan dan teman kerja di unitnya masing-masing. Agar tertib kegiatan dan keuangan dapat tercapai”, ujar Panani.

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan rekomendasi peningkatan kinerja para pelaksana kesatkeran, khususnya untuk meningkatkan organisasi UPT Balai. Begitu pula dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dalam penerapannya, pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) didukung oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance and consulting agent di masing-masing instansi”, tutup Panani .