Menteri Basuki Apresiasi Proses PBJ Kementerian PUPR, Jangan Berbesar Hati, Tetap Semangat dan Istiqomah dalam Bekerja

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Rabu (19/9) di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki menyampaikan pada tahun 2024 Kementerian PUPR mendapatkan amanah membelanjakan anggaran sebesar Rp146,98 triliun, anggaran 2024 tersebut belum termasuk untuk lanjutan dari Instruksi Presiden (Inpres) mengenai perbaikan Jalan Daerah yang siap dialokasikan Rp15 triliun, dan juga untuk pembangunan daerah otonomi baru bagi empat provinsi di Papua sebesar Rp11 triliun. Ia mengingatkan jangan main-main dengan uang negara, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Selalu hati-hati dalam melakukan tender.

“Dengan diamanahkan belanja anggaran yang besar dalam membangun infratruktur kuncinya ada di proses PBJnya, kita perlu lebih serius lagi untuk percepatan pembangunan, bukan hanya infrastruktur fisik tapi juga tata kelolanya. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi  berani serta semangat yang sama dari semua jajaran untuk melaksanakan amanah ini” Ujar Menteri Basuki.

Selanjutnya Menteri Basuki juga turut menyampaikan dalam melaksanan proses pengadaan barang dan jasa  ia menekankan pentingnya sinergi dan check and balances antar lembaga, seperti Kejaksaan Agung, Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sejatinya untuk mengawal proses pembelanjaan uang negara dari Kementerian PUPR dibutuhkan pengawasan dan pencegahan penyimpangan yang efektif.

“Saya juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Kepala Balai BP2JK yang sudah bekerja keras selama ini dalam melaksanakan tugas mulia dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena pengadaan barang dan jasa adalah garda terdepan dari proses pelaksanaan proses pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR selama ini” ungkap Menteri Basuki.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra menyampaikan maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran, kendala, dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan konstruksi di Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) dan pelaksanaan PBJ di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Staf Khusus Kementerian PUPR Agus Prabowo, Staf Khusus Binsar  Simanjutak, Tenaga Ahli Menteri PUPR Riad Horem, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Ditjen Bina Konstruksi, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, dan seluruh Pejabat Administrator di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, baik yang hadir secara luring maupun daring. (Har)