Dirjen Bina Konstruksi yang diwakili Plt. Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Dicki Rinaldi menjadi narasumber pada acara Audiensi Terkait Pengadaan Barang & Jasa (PBJ) Pekerjaan Konstruksi yang diselenggarakan oleh Pertamina Patra Niaga, Kamis (20/3) di Jakarta. “Forum ini menjadi wadah pertukaran informasi, sinergi, dan saling belajar antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pertamina Patra Niaga dalam hal PBJ, terutama terkait Kontrak Konstruksi”, ujar Dicki Rinaldi.
PBJ di Kementerian PU selama 10 tahun ini cukup massif dilaksanakan sebagai pintu gerbang pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Sedangkan Pembangunan Infrastruktur sendiri memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional.
Selanjutnya disampaikan oleh Plt. Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi beberapa hal terkait PBJ antara lain : di Kementerian PU, pelaksanaan PBJ berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi di Kementerian PU dilaksanakan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) di 34 Balai Pelaksana; Jenis delivery system yang umum dilaksanakan di Kementerian PU adalah Design-Bid-Build dan Design & Build, sedangkan di Pertamina Patra Niaga cenderung menggunakan Engineering, Procurement, and Construction; dan seterusnya.
“Semoga di masa mendatang, baik Kementerian PU maupun Pertamina Patra Niaga dapat menemukan solusi serta memitigasi masalah terkait PBJ, dengan saling bertukar pengalaman dari praktik delivery system yang digunakan di masing-masing institusi, sehingga target Program yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu dan tepat mutu”, tutur Dicki.
VP Infrastructure Management & Project Pertamina Patra Niaga Muhammad Hariyansah menyambut baik audiensi ini, sebagai wadah komunikasi dan berbagi insight terkait PBJ di sektor konstruksi. “Kami berkomitmen untuk melaksanakan PBJ secara transparan, kompetitif, dan akuntabel dalam semangat E-Government. Oleh karenanya penting bagi kami untuk mengupdate aturan yang berlaku dari Kementerian PU terkait PBJ sektor konstruksi”, ujar Hariyansah.
Pada kesempatan ini pula disampaikan Materi tentang Kontrak Kerja Konstruksi di Kementerian PU oleh Kepala Sub Direktorat Kontrak Konstruksi Kementerian PU Agus Pudjijono.*