Sektor konstruksi memberikan kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 10,06% hingga triwulan III tahun 2024. Sektor Konstruksi menjadi sektor ke-4 terbesar setelah Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan.
Pembangunan Infrastruktur juga menjadi salah satu fokus Presiden RI Prabowo Subianto dalam mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Quick Wins. Kementerian Pekerjaan Umum mengintegrasikan visi-misi Presiden RI melalui 16 Major Project PU 2025 – 2029 diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur mendukung smart living di 10 wilayah metropolitan, dukungan infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur mendukung hilirisasi industri, pengembangan infrastruktur IKN dan Kawasan penyangga serta 12 major project lainnya.
Besarnya peran sektor konstruksi dalam pertumbuhan perekonomian nasional serta melihat pentingnya dukungan infrastruktur dalam upaya tercapainya visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan peran aktif dari berbagai stakeholder jasa konstruksi. Sebagaimana yang disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Indro Pantja Pramodo dalam acara Seminar Nasional Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) di Jakarta (10/12).
“Pembinaan konstruksi tidak terpengaruh pemisahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP. Diharapkan Kementerian, Lembaga, OPD serta masyarakat jasa konstruksi tetap berperan aktif menjadi mitra strategis Kementerian PU dalam hal pembinaan jasa konstruksi” ujar Indro.
Selanjutnya Indro berpesan secara spesifik kepada AKI agar dapat turut serta dalam memanfaatkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Konstruksi, mendorong anggotanya untuk memberdayakan usaha kecil, memprioritaskan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), serta menginisiasi pelatihan dan sertifikasi TKK on-site.
“Kami harapkan sebagai mitra strategis pemerintah, AKI dapat juga memberi masukan secara aktif agar kinerja industri konstruksi meningkat” tutup Indro. Seminar Nasional AKI mengundang narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum serta Pengurus AKI dari berbagai wilayah di Indonesia. *(Ji)