Bahas Program dan Anggaran TA 2025 dengan Komisi V DPR RI, Ditjen Bina Konstruksi Tegaskan Komitmen Berinovasi

Berdasarkan surat bersama antara Menteri PPN/KepalaBappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, pada TA 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan pagu anggaran sebesar 75,63 triliun Rupiah. Dari jumlah tersebut, alokasi yang dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebesar 558,3 miliar Rupiah. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 40,11 miliar Rupiah. Namun di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk mendukung berbagai program kerja DJBK meningkat, antara lain Program Dukungan Manajemen dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasional.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Abdul Muis menyampaikan  bahwa secara garis besar, alokasi anggaran TA 2025 sebesar 558,3 miliar Rupiah tersusun atas 2 program utama yaitu Program Dukungan Manajemen yang membutuhkan anggaran sebesar 537,4 miliar Rupiah dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasional sebesar 20,9 miliar Rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi V DPR RI pada Rabu (4/9) di Jakarta.

Program Dukungan Manajemen akan dimanfaatkan untuk administrasi layanan perkantoran meliputi belanja pegawai, belanja modal dan belanja operasional serta pelaksanaan substansi pembinaan konstruksi antara lain penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) jasa konstruksi, modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), pembinaan Organisasi dan Perangkat Daerah (OPD) jasa konstruksi, akreditasi, registrasi, lisensi, Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT), penerapan keselamatan dan keberlanjutan konstruksi, serta pembinaan Kompetisi TKK.

Kemudian dalam Program Pendidikan Vokasional, akan dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan dan sertifikasi TKK.

Selain itu, dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, Abdul Muis tegaskan akan terus melakukan inovasi, khususnya upaya modernisasi PBJ secara berkesinambungan.

“Berbagai sistem informasi yang terintegrasi dalam SIJKT seperti SIMPAN, SIPASTI, SIKOMPAK, SIMPK akan terus ditingkatkan kualitasnya guna meningkatkan kualitas PBJ, percepatan pembangunan infrastruktur, dan terwujudnya transparansi serta kepercayaan publik” pungkas Abdul Muis. Pada acara RDP bersama DPR RI ini turut dihadiri oleh Ketua LPJK, seluruh Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi, serta seluruh Kepala Balai BJKW dan BP2JK di seluruh Indonesia. *(Ji)