BJK VII Jayapura Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi Bersama BPJN XVII Manokwari Bersama

Sorong – Direktorat Jenderal Bidang Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura bekerjasama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari menggelar bimbingan teknis pekerjaan perkerasan jalan terintegrasi untuk pengguna dan penyedia jasa konstruksi selama 3 hari hingga Sabtu (4/11/17), di Kota Sorong. Kegiatan bertujuan untuk mencapai kendali mutu yang terintegrasi dengan cakupan antara hubungan, waktu, biaya, mutu dan sumberdaya yang terintegrasi.

Sorong – Direktorat Jenderal Bidang Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura bekerjasama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari menggelar bimbingan teknis pekerjaan perkerasan jalan terintegrasi untuk pengguna dan penyedia jasa konstruksi selama 3 hari hingga Sabtu (4/11/17), di Kota Sorong. Kegiatan bertujuan untuk mencapai kendali mutu yang terintegrasi dengan cakupan antara hubungan, waktu, biaya, mutu dan sumberdaya yang terintegrasi.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari, Ir. Yohanes Tulak mengungkapkan, saat ini terdapat kecenderungan gejala pencapaian mutu hasil pembangunan baik konstruksi jalan dan jembatan yang tidak konsisten dengan perencanaan teknisnya.

Ini terlihat dari fenomena hasil pembangunan yang ternyata masih cepat rusak dan umur teknisnya lebih pendek dari usia yang direncanakan. Oleh karena itu, kata dia perlu upaya untuk meningkatkan mutu hasil pembangunan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.

Upaya itu dilakukan dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan quality control of civil work dengan penyamaan persepsi 3 pihak, yakni PK, Kontraktor, Konsultan agar sumber daya manusianya memiliki kemampuan dan bisa mengendalikan mutu proyek-proyek yang ditanganinya.

“BPJN XVII Manokwari menilai pelatihan ini sangat penting sebagai pelatihan pengendali mutu dan pekerjaan sipil guna menciptakan sadar akan mutu pembangunan infrastruktur pekerjaan sipil dalam lingkungan di Papua Barat secara keseluruhan dan BPJN XVII Manokwari khususnya,” kata Tulak.

Pada kegiatan ini pula, Tulak mengatakan kegiatan juga untuk memadukan antara pelaku konstruksi baik penyedia maupun pengguna jasa konstruksi,  pengawas lapangan, konsultan pengawas supervise dan kontraktor pelaksana dalam menciptakan tenaga ahli yang terampil dalam pengerasan jalan, serta bisa menyamakan mainset antara 3 pihak yakni, kontraktor, konsultan dan owner maupun direksi di lapangan.

“Kita berikan bersamaan (kontraktor, konsultan) agar asupannya sama mulai dari memadukan antara SDM, tenaga biaya, bahan atau alatnya. Sehingga 3 pihak bisa terintegrasi dalam perencanaan, planning, pelaksanaan dan pengawasannya,” jelas Tulak seraya menambahkan, hasil bimtek ada kuesioner yang wajib diisi oleh peserta dan akan disampaikan kepada pimpinan.

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Damaris Paruntung menambahkan, kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pengguna dan penyedia jasa pelaksana dan pengawas khususnya pekerjaan perkerasan jalan agar terjadi satu pemahaman terhadap pekerjaan perkerasan jalan beraspal dengan sasaran pembinaan kontruksi dan SDM bidang jasa konstruksi di Papua Barat khususnya pada Balai Jassa Konstruksi Wilayah VII.

“Dirinya berharap, kegiatan bisa berlanjut karena ini merupakan permulaan Balai Jasa Konstruksi wilayah VII,  dari Kementerian PUPR agar Balai Jasa Konstruksi bekerjasama dengan seluruh satmintal di kementerian PUPR dalam bidang jasa konstruksi,” tuturnya.

Kepala Subdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Pembangunan Jalan Dirjen Bina Marga, Ir. Sadaarih Ginting, MT mengungkapkan, sesuai dengan amanat UU 1945 Kementerian PUPR memiliki tugas berat dalam mengoptimalkan konstruksi yang sudah dicapai. Tugas berat tersebut karena,  selama ini masih banyak temuan karena hasil konstruksi belum memenuhi syarat.

“Oleh sebab itu bersama balai jalan nasional, balai sumber daya air wilayah sungai ingin memacu. Hanya saja, kualitasnya masih banyak yang kurang, sehingga kita harus meningkatkan kompetensi baik pengguna maupun penyedia jasa,” jelasnya.

Apabila UU tersebut dilaksanakan, menurutnya ke depan pasti tugas ke depan berkurang. Disamping itu, penyedia jasa harus lebih peduli terhadap SMK3 lingkungan agar ke depan lebih baik dan pengerasan jalan di Papua Barat bisa ditingkatkan mutunya.

Ketua LPJK Papua Barat, menyambut baik kegiatan ini agar kedepan bisa menindaklanjuti amanat UU nomor 2 tahun 2017 bahwa setiap tenaga kerja wajib disertifikasi. Menindaklanjuti amanat UU tersebut, dirjen bina marga, sumber daya air dan cipta karya telah mengeluarkan surat edaran guna mempercepat seritifikasi lingkungan kementerian PUPR.

“Kegiatan ini sebagai jawaban dari surat edaran itu, dan LPJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi terhadap tenaga terampil dan tenaga ahli turut berpartisipasi untuk bersama-sama balai jasa konstruksi dan balai pelaksanaan jalan nasional melakukan identifikasi pada tenaga kerja yang mengikuti kegiatan,” katanya.

Pengawas konstruksi jalan akses pabrik sagu di Teminabuan, Saut Maruli Hutagaul berharap, setelah kegiatan ini kualitas produk konstruksi yang dikerjakan kontraktor akan lebih baik, karena selama ini hasilnya belum begitu signifikan. Dirinya berharap, ke depan menyangkut pelaksanaan kontruksi terutama jalan bisa mengacu pada standart mutu kerja dan diakui di Indonesia.

Terkait mutu pengerasan jalan, juga disampaikan perwakilan Satker Fakfak pada BPJN XVII Manokwari, Thedie Malibela, bahwa selama ini banyak kontraktor yang membangun jalan hanya asal jadi saja, tanpa memperhatikan mutunya.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini peserta bisa memahami pengendalian mutu pekerjaan tanah dan pondasi, memahami pengendalian mutu pekerjaan beton dan baja serta memahami pengendalian mutu pekerjaan jalan.

Materi yang disampaikan mengenai sikap dan motivasi sebagai quality control, manajemen kendali mutu, karakteristik tanah dan uji laboratorium untuk pekerjaan tanah dan pondasi, control pekerjaan tanah dan pondasi, pengendalian mutu bahan jalan, pengendalian mutu pekerjaan jalan pada pelaksanaan penghambaran, pemadatan dan finishing, serta praktek lapangan dan laboratorium.(*)