Reformasi birokrasi merupakan salah cita-cita bangsa yang telah lama digadang-gadang untuk mencapai Indonesia yang lebih. Sejak tahun 2004, reformasi birokrasi dicanangkan agar mampu merubah paradigma dan kinerja aparat sipil Negara, sehingga lebih baik melayani masyarakat. “Paradigma yang baru ini kita butuhkan agar bisa menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”, demikian disampaikan Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Yaya Supriatna mewakili Dirjen Bina Konstruksi saat membuka Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Pejabat dan Pegawai Ditjen Bina Konstruksi di Jakarta, Kamis (12/10).
Reformasi birokrasi merupakan salah cita-cita bangsa yang telah lama digadang-gadang untuk mencapai Indonesia yang lebih. Sejak tahun 2004, reformasi birokrasi dicanangkan agar mampu merubah paradigma dan kinerja aparat sipil Negara, sehingga lebih baik melayani masyarakat. “Paradigma yang baru ini kita butuhkan agar bisa menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”, demikian disampaikan Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Yaya Supriatna mewakili Dirjen Bina Konstruksi saat membuka Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Pejabat dan Pegawai Ditjen Bina Konstruksi di Jakarta, Kamis (12/10).
Reformasi birokrasi penting untuk menghapus label pada istilah birokrasi yaitu bekerja lambat. Selain itu juga menyebabkan sumber daya manusia menjadi tidak kreatif dan tidak inovatif. Sedangkan, pengertian reformasi dan birokrasi tidak memiliki arti yang negatif.
Yaya mengingatkan, tujuan birokrasi prinsipnya adalah untuk melayani masyarakat, menjadi abdi negara. Meskipun demikian, keberadaan aturan dalam birokrasi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pelayanan prima. Penting untuk pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai agen perubahan di bidang infrastruktur untuk terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam mengabdi kepada masyarakat tidak melanggar aturan, tetapi tidak juga menutup adanya inovasi dan kreativitas untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik”, tegas Yaya.
Perlu digarisbawahi mengenai peraturan yang ada seharusnya tidak memberatkan masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
Salah satu pelayanan yang sudah diapresiasi hingga tingkat nasional yaitu SIBIMA Konstruksi, pelayanan yang memadukan konsep pelatihan jarak jauh dengan knowledge management atau distance learning guna menjangkau NKRI hingga ke pelosok.
Pada akhirnya, reformasi birokrasi diharapkan mengarah ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja, yang pada tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah beranjak pada tatanan dynamic governance sebagaimana pemerintah Singapura, ataupun Pemerintah di Negara daerah Skandinavia.(cha/tw)
BACA JUGA
Melalui Workshop Pencegahan Korupsi PBJ Bidang Konstruksi, KPK Lakukan Koordinasi dengan Ditjen Bina Konstruksi
Dorong Kesiapan Mahasiswa dalam Menghadapi Dunia Usaha Sektor Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Gelar Workshop PKT dan Sertifikasi
Ditjen Bina Konstruksi Ajak Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) untuk Terus Berperan Aktif Meningkatkan Kinerja Industri Konstruksi di Indonesia
