Kementerian PUPR Targetkan Sertifikasi 500.000 Ribu Pekerja Konstruksi di Tahun 2017

JATIM – “Saya berharap sertifikasi terhadap seluruh pekerja konstruksi Nasional di tahun ini bisa mencapai 500.000 ribu, hal ini untuk meningkatkan daya saing Infrastruktur kita” demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Mobile Trainning Unit (MTU), Sinkronisasi Dan Internalisasi Program Kerja Sub Urusan Jasa Konstruksi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Daerah, Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peresmian Wisma dan Asrama Sapta Taruna Surabaya, Rabu (30/8) di Surabaya.

JATIM – “Saya berharap sertifikasi terhadap seluruh pekerja konstruksi Nasional di tahun ini bisa mencapai 500.000 ribu, hal ini untuk meningkatkan daya saing Infrastruktur kita” demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Mobile Trainning Unit (MTU), Sinkronisasi Dan Internalisasi Program Kerja Sub Urusan Jasa Konstruksi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Daerah, Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan  Peresmian Wisma dan Asrama Sapta Taruna Surabaya, Rabu (30/8) di Surabaya.

Dirjen Bina Konstruksi juga mengatakan bahwa untuk bisa mencapai seluruh capaian target tersebut sangatlah dibutuhkan tenaga kerja – tenaga kerja yang berkompetensi dan mempunyai keahlian khusus, sehingga penyiapan tenaga kerja yang terampil, ahli, dan bersertifikat adalah tugas bersama dalam menghadapi persaingan di era global saat ini.

Di sisi lain Sertifikasi juga akan mempengaruhi besarnya upah atau gaji yang diterima pekerja konstruksi (Billing Rate). Untuk itu Kementerian PUPR tengah meluncurkan penetapan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi sesuai yang diamanatkan UU No. 2 Tahun 2017.

Selain itu, penyerahan MTU dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi tenaga kerja terampil di daerah. Harapannya, dengan mendekatkan proses sertifikasi, maka semua tenaga kerja konstruksi dapat memiliki sertifikat sejalan dengan amanat UU No.2/2017.

Sebagaimana diketahui Mobile Trainning Unit Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat merupakan salah satu program efektif dan cepat dalam menjaring seluruh pekerja Konstruksi untuk bisa mempunyai sertifikat, karena mampu menjangkau hinga ke pelosok-plosok daerah di Indonesia.

Sementara itu  Direktur Jenderal Bina Pembangunan Derah, Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati mengatakan dengan masivnya pembangunan Infrastruktur yang sedang berjalan di Indonesia saat ini, Pemerintah Daerah juga harus menyiapkan Mapping sertifikasi tenaga kerja pada setiap proyek konstruksi di daerahnya.

“UU No. 2 Tahun 2017 sudah cukup jelas menyatakan bahwa seluruh pekerja konstruski harus bersertifikat. Dengan demikian  Pemerintah daerah juga harus responsif untuk menjemput bola menelusuri setiap proyek agar mempekerjakan pekerja bersertifikat” tegas Diah Indrajati.

Kita sadari bersama bahwa pembangunan infrastruktur nasional menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia dalam periode 2015 – 2019. Tingginya target pembangunan infrastruktur tersebut, menuntut untuk tetap dapat menjaga mutu konstruksinya. 

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu upaya percepatan pembangunan adalah dengan mengetahui permasalahan yang ada di dalam pemerintah daerah.

Misi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah menjamin ketertiban dan kepastian mutu dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dan masyarakat jasa konstruksi untuk terlibat dalam pembangunan. 

Penyerahan Mobile Trainning Unit diberikan oleh Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diterima oleh Asisten II ekonomi pembangunan Fattah Jasin, selaku ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur.

Fattah jassin memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR. “Pembangunan Surabaya dari data yang ada adalah kota yang mempunyai progres pembangunan Infrastruktur yang tinggi dan sudah banyak yang sudah terealisasi, hingga banyak studi banding dari mancanegara. Hal ini membuktikan SDM kita sebenarnya sudah mampu untuk berdaya saing di mancanegara” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PUPR, Sekretaris Daerah Jawa Timur,  Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri,  Direktur   Kerjasama   Pemerintah   –   Swasta   Rancang   Bangun,   KemenPPN/Bappenas, dan lain sebagainya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Bina Konstruksi juga meresmikan salah satu Asrama Wisma Sapta Taruna Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada di Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya. “Saya mengharapkan Asrama tersebut dapat dijadikan sesuatu yang bermanfaat demi menunjang kinerja dalam pembinaan jasa Konstruksi di Indonesia” tutup Yusid.