Kementerian PUPR Dukung Rencana Isu Strategis program Perum Jasa Tirta II

Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi siap mendukung rencana Investasi Perum Jasa Tirta II dalam pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Konsruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yusid Toyib dalam memberikan arahan sekaligus membuka Workshop Peningkatan Kinerja Pengusahaan Perum Jasa Tirta II Jumat, (12/5) di Bandung. Saya berharap peran PJT II dapat dioptimalkan dalam penyelenggaraan SPAM yang baik yang bersifat regional maupun non regional” ujar Yusid.

Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi siap mendukung  rencana Investasi Perum Jasa Tirta II dalam pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Konsruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yusid Toyib dalam memberikan arahan sekaligus membuka Workshop Peningkatan Kinerja Pengusahaan Perum Jasa Tirta II Jumat, (12/5) di Bandung. Saya berharap peran PJT II dapat dioptimalkan dalam penyelenggaraan SPAM yang baik yang bersifat regional maupun non regional” ujar Yusid.
 
Dalam kesempatan ini Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan ada 3 isu strategis dari Pengusahaan PJT II yakni, implementasi tarif biaya jasa pengelolaan SDA (BJPSDA), Pengusahaan SPAM dan pembangit listrik energy baru dan cara, serta penambahan wilayah kerja.
Adapun isu strategis yang pertama ialah  Untuk Implementasi tarif BJPSDA, nilai manfaat Ekonomi masih relatif besar dibebankan untuk pemanfaat air dari PDAM dibandingkan dengan Industri, selain itu dalam implementasinya dilapangan, masih ada beberapa pemanfaat air yang belum memaarkan tariff BJPSDA sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 
Isu yang kedua yakni untuk pengusahaan pembangkit listrik energy baru dan terbarukan (EBT) pada wilayah kerja PJT II yang memiliki potensi yang besar untuk pembangkit listrik EBT.
Dan yang terakhir ialah mengenai pengembangan wilayah kerja, dimana ada 3 wilayah kerja yang teridentifikasi layak mempunyai potensi untuk dikembangkan yaitu : WS Cimanuk- Cisanggarung termasuk bendungan jatigede, WS Cidanau-Ciujung-cidurian termasuk bendungan karian, dan Mesuji-sekampung di Lampung.
 
Ketiga isu tersebut membutuhkan komitmen dukungan dari setiap stakeholder kepada PJT II. “Saya berharap dengan adanya workshop ini dapat dihasilkan perumusan rencana aksi dari masing-masing stakeholder PJT II untuk mendukung peningkatan kinerja pengusahaan PJT II dan Ditjen Bina Konstruksi akan siap memfasilitasi dalam kinerjanya ”tutup Yusid.
 
Pembicara yg turut menjadi narasumber pada acara ini yaitu  Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan kementerian ESDM, dan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II.
 
Seusai membuka kegiatan Workshop, Dirjen Bina Konstruksi membuka Rapat Tindak Lanjut UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
Setelah terbitnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017 dirasa penting  melakukan Tindak lanjut amanat Undang-Undang tersebut dengan membuat peraturan pelaksananya.
 
Dirjen Bina Konstruksi menjelaskan bahwa dalam membuat peraturan pelaksana ini tentunya harus melibatkan semua pihak termasuk peran Asosiasi yang akan memberikan masukan terhadap isu-isu krusial terkait Jasa Konstruksi.
 
Berlangsungnya sosialisasi Undang – undang jasa konstruksi No 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang sudah dilakukan di seluruh wilayah indonesia oleh Ditjen Bina Konstruksi beberapa waktu lalu,  bertujuan menghimpun masukan berupa pertanyaan-pertanyaan dari semua pihak terkait isu-isu krusial yang terjadi dalam Jasa Konstruksi. Isu-isu tersebut diantaranya terkait  penyelenggaraan bangunan, Kegagalan Bangunan, pembagian Peran wewenang pemerintah Pusat dengan dengan daerah, dan seterusnya.
 
”Saya berharap kita duduk bersama dengan melibatkan para asosiasi untuk mempercepat tersusunnya turunan peraturan pelaksana yakni peraturan presiden (perpres), Permen (peraturan menteri)” pungkas Yusid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEBARKAN ARTIKEL INI!