Kupang – Penggunaan produk dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi dapat membantu pemulihan ekonomi nasional yang sempat terpuruk karena pandemi. Kita ketahui bersama bahwa Pemerintah sudah tidak lagi memberikan toleransi kepada produk impor untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian PUPR saat ini telah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mandiri menggunakan dengan memaksimalkan pembangunan infrastruktur produk dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan juga selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR pada kegiatan Verifikasi Komitmen Belanja Pdn Serta Mpk Balai/Satker Melalui e-monitoring , Sosialisasi Permen Pupr Nomor 1 Tahun 2023, Pelatihan Building Information Modelling (Bim) Modeller Di Universitas Nusa Cendana Dan Politeknik Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selasa (7/3).
Dalam APBN itu sudah lebih dari Rp 400 triliun yang dibelanjakan dengan TKDN yang tinggi. Di Kementerian PUPR sendiri dari rata-rata Rp 120 triliun per tahun, 80-90 persen adalah dengan TKDN. Dan merupakan hal yang menggembirakan bahwa berdasarkan hasil audit BPKP, realisasi belanja PDN Kementerian PUPR Tahun 2022 adalah sebesar Rp111,38 Triliun” Ungkap Yudha Mediawan.
Selanjutnya Yudha Mediawan juga mengapresiasi jajaran unit organisasi di Kementerian PUPR yang terus mempersempit ruang gerak penggunaan barang impor dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Tanah Air. Menyikapi komitmen terhadap pembelian PDN yang telah ditetapkan pada TA 2023 ini, maka Saya meminta dukungan seluruh jajaran satker/PPK untuk benar-benar mengendalikan kegiatan pada paket-paketnya. Pengadaan barang impor atau TKA semua harus diproses sesuai prosedur yang ditetapkan.
“Komitmen belanja PDN harus selalu diawasi realisasinya dan harus dicatat pada aplikasi i-eMonitoring PUPR. Data pada i-eMonitoring PUPR ini harus betul-betul dijaga karena nantinya akan sama dengan yang dimasukan dalam aplikasi MonSAKTI, dimana akan diawasi oleh Presiden RI secara langsung” Tambah Yudha Mediawan.
Berdasarkan aplikasi i-eMonitoring per tanggal 3 Maret 2023 rencana belanja PDN Kementerian PUPR adalah sebesar Rp111,5 T sehingga masih terdapat deviasi sebesar Rp7,4 T dari komitmen yang telah disampaikan kepada Menko Marves. Selain itu data impor yang tercatat juga masih sebesar 5,7% sehingga masih melewati batas maksimal sebesar 5%. diharapkan semua komitmen yang telah dilakukan oleh setiap Satker dapat terverifikasi, sehingga data yang ada pada aplikasi i-eMonitoring PUPR ini dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu pada kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. .Terdapat 3 (tiga) tertib dalam PerMen ini, pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi, tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan tertib pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi. Sehingga pengawasan dilakukan dari hulu sampai hilir yang dilakukan sebagai jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).
.
Dalam pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Bina Konstruksi juga melaksanakan Pelatihan Building Information Modelling (BIM) Modeller yang dilaksanakan pada Periode Januari – Maret 2023 dengan melibatkan pihak vokasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan total peserta 612 (enam ratus dua belas) orang dan dalam periode Minggu Kedua ini dilaksanakan di Universitas Nusa Cendana dan Politeknik Negeri Kupang sejumlah 115 (seratus lima belas) orang. Harapan kami, bahwa SDM yang telah dibekali ini dapat berperan serta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan perhatian besar terkait penerapan teknologi BIM ini, di mana telah tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024, yaitu terkait pembinaan penerapan inovasi teknologi konstruksi. Sebagai 15 bentuk keseriusan, penerapan teknologi BIM pun dilakukan pada proyek pekerjaan di pembangunan IKN Nusantara.
Yudha Mediawan mengatakan, capaian pelatihan & sertifikasi tenaga kerja konstruksi tahun anggaran 2022 sebanyak 73.918 orang dengan rincian 18.308 orang TKK Reguler, 9.796 orang TKK IKN, dan 45.814 orang TKK Vokasi.
“Capaian ini melebihi dari angka target yang ditetapkan sebanyak 55.630 orang atau melampaui target sebesar 132%,” Tutup Yudha Mediawan.
Turut hadir mendampingi Dirjen Bina Konstruksi antara lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Abdul Muis, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Ismail Abdul Muttalib, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktur Politeknik Negeri Kupang , Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kupang. (Har).