Perkuat PBJ Dirjen Bina Konstruksi : Tanamkan Kekompakan Tim

KALTARA – Kementerian PUPR memiliki tugas melaksanakan Pembangunan Infrastruktur sekaligus ujung tombak dalam pemulihan perekonomian Nasional. Oleh karenanya Kementerian PUPR menjadi salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran terbesar. Untuk dapat maksimal  membelanjakannya sesuai yang telah direncanakan, maka prinsip  pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR haruslah efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Disinilah peran Balai Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi (P2JK) untuk menjalankan prinsip Pengadaan sangatlah diharapkan. Hal ini sebagaimana arahan Menteri PUPR yang menyatakan Balai P2JK adalah wajah Kementerian PUPR, yang berarti Langkah yang dilakukan Balai P2JK akan menentukan keberhasilan dari Pembangunan Infrastruktur.

“Balai P2JK harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR. Kepala Balai sebagai lapis pertama (first line of defense) dalam melaksanakan tugas pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Saya juga ingatkan agar seluruh Tim Pokja dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa bisa lebih cepat dan tertib, serta tidak mencoba untuk melakukan kecurangan atau mempunyai intervensi” demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan pada saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tender/Seleksi Dini di Lingkungan Kementerian PUPR Wilayah Kalimantan Utara, Selasa (12/10) di Tarakan, Kaltara.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan siklus penting dalam keseluruhan siklus penyelenggaraan konstruksi. Pengadaan barang/jasa idealnya bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Untuk itu Balai P2JK diharapkan dapat mewujudkan ekosistem PBJ yang baik, yaitu yang berintegritas tinggi, transparan, dan kompeten. Jika hal tersebut dapat terwujud maka Society Trust (kepercayaan masyarakat) juga akan terwujud.

Dalam Perpres 16/2018 juga mencantumkan value for money dalam kegiatan PBJ yang menuntut instansi pemerintah tidak hanya fokus pada pencarian harga terendah dalam proses tender namun juga harus memperhatikan faktor kualitas, waktu pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan dan tingkat layanan yang diperlukan.

Tentunya tantangan ke depan semakin berat mengingat PBJ Pemerintah semakin meningkat, baik dari sisi nilai, jumlah paket pengadaan, maupun kompleksitas kebutuhan barang/ jasa itu sendiri. Sedangkan pada sisi lain dihadapkan pada tuntutan masyarakat akan kualitas barang/ jasa yang dihasilkan. Target penciptaan nilai/ value dari kegiatan pengadaan tidak mungkin hanya diselesaikan oleh Pokja Pengadaan di Balai P2JK tetapi juga memerlukan kontribusi dari banyak pihak seperti Pengguna Barang/Jasa, PA/KPA, PPK, PPHP, bahkan dari Penyedia Barang/Jasa.

“Saya minta seluruh Tim Balai BP2JK agar memegang teguh budaya kerja PUPR dengan senantiasa berorientasi pada pencapaian misi (mission oriented) dan tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Kemudian juga mengedepankan kerjasama tim (team work) dan profesional dalam bekerja, juga yang terpenting melaksanakan prinsip 4 Big No’s  yakni No Bribery (suap), No Kick Back (imbalan), No Gift (hadiah), No Luxurious Lifestyle (tetap sederhana). Kegiatan ini merupakan persiapan dalam rangka Pelaksanaan Persiapan Tender/Seleksi Dini di Lingkungan Kementerian PUPR TA 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Putut Marhayudi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Abdul Muis, Kepala Balai P2JK Kalimantan Utara Aditya Anwar.*