Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa Pemerintah diusulkan Terpisah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan masukan bahwa pengadaan pemerintah barang dan jasa sedapat mungkin terpisah antara pengadaan barang dan pengadaan jasa, atau dapat juga peraturan tersebut memiliki Bab tersendiri terkait Jasa Konstruksi karena pengadaan jasa itu memiliki karakter berbeda dengan pengadaan barang. Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib kepada Pers ketika mewakili Menteri PUPR pada acara International Public Procurement Conference (IPPC) ke – 7 tahun 2016 ini yang diselenggarakan LKPP di Nusa Dua Bali, Rabu (3/8).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan masukan bahwa pengadaan pemerintah barang dan jasa sedapat mungkin terpisah antara pengadaan barang dan pengadaan jasa, atau dapat juga peraturan tersebut memiliki Bab tersendiri terkait Jasa Konstruksi karena pengadaan jasa itu memiliki karakter berbeda dengan pengadaan barang. Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib kepada Pers ketika mewakili Menteri PUPR pada acara International Public Procurement Conference (IPPC) ke – 7 tahun 2016 ini yang diselenggarakan LKPP di Nusa Dua Bali, Rabu (3/8).

Pengadaan jasa khususnya jasa konstruksi memiliki karakter dimana pekerjaan tersebut yang secara fisik sebelumnya tidak ada, kemudian dibangun menjadi  “ada”.  “berbeda dengan pengadaan barang yang memang barang tersebut sudah diproduksi lalu diperjualbelikan. Terdapat pengalaman ketika satker melakukan pembelian barang ternyata itu masuk pada aturan-aturan pengadaan jasa, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi”, ujar Yusid.

Sementara itu, Deputi bidang Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, sempat mengatakan bahwae-katalog atau e-purchasing akan meningkatkan efisiensi belanja melalui cost reduction.

Selain itu dari proses kompetisi, semakin banyak produk yang masuk, maka penyedia akan saling membandingkan harga produknya masing-masing. Jika ada satu produk yang lebih murah, dengan kualitas sama maka kompetitor bisa minta negosiasi ulang untuk diturunkan harganya.

Dirjen Bina Konstruksi pun sempat memberikan masukan kepada LKPP, “aturan ke depan e-katalog harus dapat menutup peluang untuk adanya proses negosiasi.”

Sementara itu, Kementerian PUPR mendukungan penyelenggaraan event IPPC ke – 7 yang diselenggarakan oleh LKPP yang bekerjasama dengan University of Florida USA, di Nusadua Bali. Event seminar international yang dilaksanakan 2 tahun sekali ini, menghadirkan para pakar dan peneliti dari sekitar 40 negara.

Ke depan menurut Yusid dukungan Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan seminar ini dapat lebih aktif lagi terutama dalam memanfaatkan hasil penelitian para pakar pengadaan barang dan jasa dari seluruh dunia. Proses pengadaan barang dan jasa ini merupakan proses yang dapat lebih membukakan pintu agar proses bisnis dan investasi di Indonesia khususnya di pemerintahan dapat lebih dinamis dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman.

“Sebagai Kementerian yang memiliki anggaran belanja infrastruktur yang besar di Indonesia, dapat memetik manfaat atas hasil penelitian dan kajian internasional ini, masukan-masukan tersebut dapat menjadi alternatif rujukan untuk membentuk sebuah sistem pengadaan yang baik sehingga dapat menjadi peraturan”, Ujar Yusid Toyib.

Para peserta seminar yang mempresentasikan hasil penelitian tentang Public Procurement ini diikuti sekitar 150 peserta seminar dengan 95 hasil penelitian yang telah lolos seleksi dan siap di seminarkan.

Tahun ini perhelatan seminar internasional ini mengambil tema “Trends In Public Procurement,” dan membahas sejumlah isu yang sedang berkembang dari seluruh penjuru dunia,  diantaranya Reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah, Tata kelola, Regulasi dan Hal teknis pengadaan barang/jasa pemerintah,  Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement), Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai alat sosial/ekonomis, Inovasi pengadaan barang/jasa pemerintah, Desentralisasi dan Sentralisasi pengadaan barang/jasa pemerintah, Modernisasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan Berbagi pengalaman praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di berbagi Negara (dnd).