Untuk mengintegrasikan pengelolaan sektor konstruksi indonesia Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR memerlukan dukungan sistem pengendalian pengawasan melekat untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta untuk mewujudkan program kerja dan pelaksanaan kegiatan yang komprehensif.
Untuk mengintegrasikan pengelolaan sektor konstruksi indonesia Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR memerlukan dukungan sistem pengendalian pengawasan melekat untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta untuk mewujudkan program kerja dan pelaksanaan kegiatan yang komprehensif.
Hal ini diutarakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib, dihadapan para pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon 3 dan 4 ketika memimpin rapat dan diskusi Pelaksanaan Program Kerja Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembinaan Konstruksi dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan TA.2016 hari ini (25/04) di Denpasar
Dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi setiap unit kerja akan melaksanakan sebagian kegiatan yang dilaksanakan sendiri baik dalam bentuk swakelola maupun kontraktrual konsultan, berkaitan dengan hal tersebut Ditjen Bina Konstruksi melakukan monev pembinaan jasa konstruksi dengan merekrut tenaga konsultan manajerial profesional yang terdiri dari konsultan manajemen pusat (KMP), konsultan manajemen pembinaan teknis (KMPT), Konsultan Pembinaan Teknis (KPT), dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW).
Konsultan Manajemen Pusat (KMP) yang dibawah Set.Ditjen memiliki tugas berkoordinasi serta monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, melakukan pengelolaan dengan KMW serta melakukan pengumpulan analisis data dan melakukan pendampingan kepada KMW.
Kemudian KMW? melakukan coaching mekanisme monitoring dan evaluasi kepada fasilitator monev dan mengumpulkan data monev. Tugas KMPT dan KPT? berbeda dibawah Direktorat Teknis pada DJBK memiliki peranan menyiapkan tool monev dan memberikan masukan kepada KMP dan KMPT, mengumpulkan data serta mengevaluasi hasil monev.
“Monev DJBK tahun ini memang berbeda dengan Tahun lalu, monev yang sekarang akan terintegrasi dari tingkat pusat dan balai. Perlu mekanisme koordinasi yang matang khususnya sinergi lingkup pekerjaan dan target pelaksanaan kegiatan dan SOP menjadi kunci dalam monev ini”, ujar Yusid. (dn)
BACA JUGA
Melalui Workshop Pencegahan Korupsi PBJ Bidang Konstruksi, KPK Lakukan Koordinasi dengan Ditjen Bina Konstruksi
Dorong Kesiapan Mahasiswa dalam Menghadapi Dunia Usaha Sektor Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Gelar Workshop PKT dan Sertifikasi
Ditjen Bina Konstruksi Ajak Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) untuk Terus Berperan Aktif Meningkatkan Kinerja Industri Konstruksi di Indonesia
