Sertifikasi Tenaga Konstruksi Tingkatkan Daya Saing Jasa Konstruksi Indonesia di Internasional

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Bina Konstruksi kembali menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi pekerja konstruksi tingkat terampil yang diikuti sebanyak 7.687 peserta. Pekerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi yakni adalah tukang, mandor, drafter, surveyor, pelaksana dan pengawas proyek. Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo selanjutnya untuk pengembangan SDM Indonesia, setelah fokus pada pembangunan infrastruktur.

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Bina Konstruksi kembali menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi pekerja konstruksi tingkat terampil yang diikuti sebanyak 7.687 peserta. Pekerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi yakni adalah tukang, mandor, drafter, surveyor, pelaksana dan pengawas proyek. Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo selanjutnya untuk pengembangan SDM Indonesia, setelah fokus pada pembangunan infrastruktur.

Sertifikasi tenaga konstruksi yang terus dilakukan merupakan upaya Kementerian PUPR untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi sehingga memiliki daya saing dalam kompetisi global. Diharapkan seluruh pekerja konstruksi Indonesia harus mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi, agar terjamin kualitas pekerjaannya dan disiplin mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga memenuhi standar mutu internasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuka acara Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Bimbingan Teknis Keahlian Konstruksi Tahap II Tahun 2018 di Kantor Balai Jasa Konstruksi Wilayah Jakarta, Senin (3/10/2018), mengatakan peningkatan tenaga konstruksi yang bersertifikat merupakan salah satu tantangan pembinaan jasa konstruksi ke depan.

“Tantangan utama pembangunan infrastruktur saat ini adalah peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif pada sektor konstruksi. Untuk menjawab tantangan tersebut perlu peran aktif pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk sinergikan kekuatan nasional dalam rangka pertahankan pasar nasional dan merebut pasar konstruksi regional,” ujar Anita.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan sertifikasi tenaga konstruksi yang selama ini terus didorong Kementerian PUPR telah terbukti diakui di tingkat Internasional. “Terbukti sebanyak 400 tenaga kerja konstruksi Indonesia yang sudah bersertifikat dapat bekerja dalam proyek infrastruktur di Aljazair dalam pembangunan rumah dan jalan. Semuanya itu merupakan hasil sertifikasi yang dilakukan Kementerian PUPR dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK),” ujar Syarif.

Selain merupakan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 yang mengatur bahwa setiap pekerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja,, sertifikasi juga diperlukan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja konstruksi yang diakibatkan oleh kurang terampilnya SDM yang ada.

“Sertifikat membuktikan bahwa tenaga kerja kita itu kompeten dibidangnya. Sehingga kualitas pekerjaan yang kita harapkan bisa terjamin. Kondisinya saat ini, dari 8,1 juta tenaga kerja kontruksi Indonesia, yang mempunyai sertifikat tidak sampai 10%. Maka perlu ada program percepatan perogram sertifikasi yang bukan hanya dilakukan oleh Balai di Jakarta saja, tetapi di seluruh balai yang ada di Indonesia bekerjasama dgn LPJKN dan LPJKP di setiap provinsi,” kata Syarif.

Ketua Penyelenggara yang juga sebagai Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Riky Aditya Nazir menyebutkan bahwa sertifikasi tersebut diselenggarakan di 110 Lokasi Proyek dari tanggal 17 September s/d 5 Oktober 2018 di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebanyak dua tahap. Kegiatan ini juga diikuti pekerja konstruksi yang bekerja pada sejumlah proyek Padat Karya Kementerian PUPR dan sejumlah tenaga Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari setiap Kelurahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain sertifikasi, juga diselenggarakan pelatihan Bimtek Keahlian Konstruksi yang diikuti oleh 429 orang peserta dari Kementerian PUPR maupun perusahaan konstruksi. Bimtek dengan materi 4 bidang keahlian konstruksi yaitu, Manajemen Konstruksi (MK), Administrasi Kontrak (AK), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta Beton Pracetak Prategang Jalan Layang/Elevated.

Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Bina Investasi Infrastruktur Masrianto, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sumito, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Bastian Sodunggaron Sihombing, Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Ober Gultom, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Dewi Chomistriana, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(*)

Kegiatan ini juga diikuti pekerja konstruksi yang bekerja pada Proyek-Proyek Padat Karya Kementerian PUPR (Program KOTAKU dan PISEW di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat). Selain itu pada kegiatan ini juga diikuti tenaga Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari setiap Kelurahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun rincian pesertanya adalah sebagai berikut :

• Peserta Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi dari Proyek APBN Internal PUPR Termasuk Program Padat Karya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat sebanyak : 2.740 Peserta;
• Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dari Proyek Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebanyak 992 Peserta;
• Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dari Proyek APBD DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebanyak 1.254 Peserta;
• Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dari Proyek Swasta di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebanyak 232 Peserta;
• Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dari Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) di setiap Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.000 Peserta;
• Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil Petugas Pemeliharaan dan Operasional Infrastruktur ke PU an Kota Tangerang sebanyak 540 Peserta;
• Peserta Bimbingan Teknis Keahlian Konstruksi sebanyak 429 Peserta;
• Peserta Sertifikasi Ahli Muda (SKA) Muda Fresh Graduate dari Perguruan Tinggi (baik hasil dari SIBIMA dan yang belum melalui SIBIMA) dari Perguruan Tinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten direnanakan sebanyak 500 Peserta.