Terobosan untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur sangat diperlukan, termasuk dalam hal pendanaan Infrastruktur. “Perlu langkah – langkah strategis dalam meningkatkan bentuk pelayanan publik melalui skema pendanaan infrastruktur” demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dalam sambutannya pada acara Rapat Terbatas Pendampingan Pilot Project TPA Manggar Di Kota Balikpapan, Jumat (12/01).
KALTIM – Terobosan untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur sangat diperlukan, termasuk dalam hal pendanaan Infrastruktur. “Perlu langkah – langkah strategis dalam meningkatkan bentuk pelayanan publik melalui skema pendanaan infrastruktur” demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dalam sambutannya pada acara Rapat Terbatas Pendampingan Pilot Project TPA Manggar Di Kota Balikpapan, Jumat (12/01).
Kementerian PUPR berkomitmen penuh dengan memberikan sejumlah fasilitas dan dukungan bagi persiapan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang akan di inisiasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan. ”Nantinya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik (Waste To Energy) atau PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)” tambah Syarif.
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan di wilayah Balikpapan yakni infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang meliputi pengangkutan, pengolah dan / atau pemrosesan akhir sampah. Apalagi mengingat permasalahan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang cukup mendapat perhatian karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek lingkungan namun juga aspek lainnya seperti kesehatan, sosial dan ekonomi serta dampak lanjutan lainnya.
Hal tersebut juga telah disebutkan dalam aturan Perundang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang disebutkan bahwa tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa tugas Direktorat Bina Investasi yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan unit organisasi yang melakukan Pembinaan konstruksi diharapkan mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengharapkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Pemerintah Daerah akan dapat mempelajari disiplin tata kelola pengelolaan dan aspek keuangan serta ekonomi dari proyek yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Sebagai upaya dari tindak lanjut pilot project TPA Manggar Di Kota Balikpapan, Ditjen Bina Konstruksi berencana untuk mengadakan tindak lanjut ke daerah dalam rangka identifikasi dan penyelenggaraan project KPBU. Di akhir pembukaan acara dilakukan Penandatangan Pakta Komitmen terkait dengan kerjasama sebagaimana dimaksud. (har/tw)