SOLUSI PERMASALAH INVESTASI MELALUI SINKRONISASI PERATURAN

Sebagai kelanjutan diselenggarakannya Forum Investasi Infrastruktur Bidang PUPR di Palembang, Senin (27/2), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR melaksanakan Workshop Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (28/02) di Palembang.

Sebagai kelanjutan diselenggarakannya Forum Investasi Infrastruktur Bidang PUPR di Palembang, Senin (27/2), ?Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR melaksanakan Workshop Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (28/02) di Palembang.?

Banyak proyek pembangunan infrastruktur yang dapat digali di wilayah Sumatera Selatan, salah satunya pembangunan pelabuhan Tanjung Api-api. Meski demikian, ternyata proyek pembangunan tersebut masih menemui kendala dalam hal investasi. Untuk itulah kegiatan ini dilakukan agar persoalan tersebut dapat diuraikan satu persatu kemudian disinkronisasikan, dengan demikian ?kebijakan yang tepat dapat dihasilkan untuk menjadi solusi permasalahan investasi.

“Untuk pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) kita harus jeli dan bersabar, karena banyak peraturan yang harus disinkronkan sehingga hasil diharapkan dan menguntungkan semua pihak bisa didapatkan”, ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib saat membuka kegiatan Workshop ini.?

Yusid juga menambahkan melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi program dan regulasi yang baik di pusat maupun daerah agar memiliki keselarasan dengan tujuan penyelenggaraan infrastruktur yang memadai.?

Melalui acara ini pula disampaikan bahwa Direktorat Bina Investasi Infrastruktur Ditjen Bina Konstruksi?Kementerian PUPR ?sangat terbuka untuk berdiskusi dalam hal pembuatan maupun konsultasi regulasi terkait investasi, serta bantuan sinkronisasi dan pemantauan penyelenggaraan KPBU.?

Turut hadir dalam kesempatan tersebut?Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah?? Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel yang diwakili oleh? Hendrian, Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. SumSel Achmad Syarifudin,? Kadis DPM PTSP Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah Sumsel Ruslan Bahri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Gunsairi, Asisten Deputi Kemenko Bastary Pandji Indra, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri horas maurits panjaitan, dan seterusnya. (ndri/cha/tw)

?