RDP Kementerian PU dan Komisi V DPR RI Bahas Evaluasi Lebaran 2026 dan Percepatan Proyek Strategis di Bali.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumawati serta seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PU mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur pasca Lebaran 2026, yang dilaksanakan pada Selasa (07/04) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bersama para wakil ketua dan anggota Komisi V menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian PU atas kinerjanya dalam memastikan kesiapan infrastruktur selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Dalam keterangannya, Lasarus menilai bahwa di tengah kondisi efisiensi anggaran, Kementerian PU tetap mampu memberikan kualitas infrastruktur yang optimal. Ia juga menyoroti keberhasilan penyediaan jalan, jembatan, serta sarana pendukung lainnya yang berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan dibandingkan periode mudik lebaran tahun sebelumnya.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur, khususnya jalan tol dan jalan nasional, menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran serta keselamatan selama periode Lebaran 2026.

“Pemerintah terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan jalan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun volume lalu lintas meningkat, tingkat fatalitas kecelakaan justru menurun. Ini menjadi indikator penting bahwa upaya peningkatan kelancaran dan keselamatan berjalan efektif,” ujar Dody.

Ia menambahkan, Kementerian PU juga mencatat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan ke depan, termasuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan guna mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan hasil evaluasi, pengelolaan titik layanan pengguna jalan—khususnya rest area—menjadi salah satu perhatian utama. KM 57 dan KM 62 pada ruas tol Jakarta–Cikampek akan ditata ulang secara terpadu karena dinilai berkontribusi terhadap kepadatan lalu lintas di sekitar ruas tol MBZ dan Japek existing.

Di sisi lain, pengoperasian ruas tol fungsional secara fleksibel dan situasional terbukti efektif dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Selama periode Lebaran 2026, ruas tol fungsional tercatat melayani sebanyak 1.056.784 kendaraan, menunjukkan tingginya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat.

Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi Bali menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI membahas upaya percepatan dan sinergi pembangunan prioritas sarana dan prasarana infrastruktur dan transportasi di Provinsi Bali, yang digelar pada Rabu (08/04) di ruang rapat Komisi V DPR RI Jakarta.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan keluhan masyarakat Bali terkait kepadatan di sejumlah ruas jalan, khususnya menuju destinasi wisata seperti pantai dan pura. Kondisi infrastruktur jalan yang relatif sempit, ditambah tingginya arus kendaraan roda dua dan roda empat, menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Sebagai salah satu provinsi yang telah berkontribusi tinggi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) melalui sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan transportasi.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang proaktif melakukan koordinasi dan membuka ruang diskusi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan di Bali. Ia menambahkan bahwa Komisi V DPR RI sengaja mengundang Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan agar dapat memberikan respons serta merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi di Provinsi Bali.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan rekapitulasi pekerjaan konstruksi TA 2026 sebesar Rp1,2 triliun yang terbagi dalam 139 paket pekerjaan bidang Sumber Daya Air, 62 paket pekerjaan bidang Bina Marga, 2 paket pekerjaan bidang Cipta Karya, dan 3 paket pekerjaan bidang Prasarana Strategis.

Selain itu, hujan ekstrem akibat siklon tropis dan gelombang tinggi pada beberapa tahun terakhir menyebabkan tingginya risiko bencana terutama banjir dan abrasi. Untuk mengatasi hal tersebut saat ini tengah mengerjakan dua proyek Bali Beach Conservation Project, paket pertama yang berada di Pantai Candidasa yang dimulai sejak 28 Agustus 2024 akan selesai pada 3 November 2027 dan paket kedua yang berada di Pantai Kuta-Legian-Seminyak yang dikerjakan pada tanggal yang sama dan direncanakan selesai pada 3 November 2026.

“Kementerian PU juga terus berkoordinasi bersama TNI/Polri serta BNPB untuk mengatasi 37 titik banjir di wilayah Provinsi Bali, melalui langkah-langkah penanganan pembersihan sampah, perbaikan tanggul, dan pengerukan sedimen, serta menyusun masterplan pengendalian banjir kota Denpasar di Tahun 2026.” Jelas Menteri PU Dody Hanggodo kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI

Lebih lanjut, disampaikan bahwa pembangunan jalan tol baru ruas Gilimanuk – Mengwi sepanjang 96,84 KM akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan Tahap I Pekutatan-Soka-Mengwi sepanjang 35,52 KM, diproyeksikan dapat memangkas waktu tempuh dari ± 6 jam menjadi ± 3 jam. Dengan estimasi biaya investasi Rp 12,7 Triliun, biaya konstruksi Rp 8,52 Triliun dan dukungan konstruksi Rp 4,59 Triliun.

Penanganan sampah regional Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan) Kementerian PU sudah menyiapkan beberapa strategi seperti Penguatan sistem pengangkutan sampah target 1.000 ton/hari (dump truck, pick up, motor sampah, compactor), Revitalisasi 3 TPST jadi pre-treatment PSEL (dengan dukungan penuh sistem hulu dari Kementerian PU untuk menjamin pasokan sampah dan efektivitas operasi. 948,24 ton/hari (63,82%) sampah tertangani status PSEL kota Denpasar sampah tak tertangani 604,09 ton/hari (36,17%) sampah tak tertangani. Provinsi Bali masuk dalam batch pertama proyek PSEL yang didukung oleh BPI Danantara. Dilanjutkan dengan, pembangunan 16 TPS 3R mendukung kualitas sampah (nilai kalor). Rekomendasi rehabilitasi lainnya untuk TPA Sampah Regional Sarbagita Suwung perbaikan sistem IPL/lindi, perbaikan pola operasional, dan pelaksanaan landfill mining.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumawati menyampaikan bahwa dari beberapa strategi yang sudah diputuskan, saat ini telah dilakukan pengumuman pemenang tender pembangunan PSEL Denpasar Raya, serta penyiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah dan BPI Danantara.

“Diharapkan dengan dukungan dari Komisi V DPR RI, Pemerintah Provinsi Bali, dan seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat segera dilaksanakan dan selesai tepat pada waktunya. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali serta meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara.” Ungkap Menteri PU Dody Hanggodo

Turut hadir bersama dalam kegiatan ini Para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PU. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, dan Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi.