Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan bersama Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko dan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Taufik Wijayanto mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI, Selasa (15/02) secara daring. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan memaparkan tentang capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022.
Dijelaskan Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapatkan alokasi dana Rp 619 Milyar, yang difokuskan pada program kegiatan pembinaan dan program vokasional. Melalui program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi TA 2021 menargetkan sebanyak 52.857 tenaga kerja konstruksi yang terbagi menjadi 33.600 tenaga kerja konstruksi dengan program reguler dan 19.257 tenaga kerja konstruksi melalui program vokasi.
Namun, dalam pelaksanaannya yang terealisasi adalah sebanyak 44.799 tenaga kerja konstruksi melalui program reguler dan 29.601 tenaga kerja konstruksi melalui program vokasi. Sehingga saat ini tercatat sebanyak 179.399 tenaga kerja konstruksi ahli dan terampil yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi selama periode TA 2020-2021. Seluruh kegiatan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi TA 2020 – 2021 dilakukan melalui metode daring atau online.
“Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipercaya sebagai Unit Organisasi yang menangani proses pengadaan barang dan jasa Kementerian PUPR, pada tahun 2021 dari 5.461total paket telah selesai tender/seleksi sebayak 5.403 paket atau berhasil menyerap sebanyak Rp 100,72 Triliun atau mencapai progress sebesar 98,94%.” Ungkap Yudha Mediawan
Lebih lanjut Dirjen Bina Konstruksi menjelaskan sebanyak 2.119 paket pekerjaan konstruksi atau sebesar Rp 38,14 Triliun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 1.760 paket pekerjaan atau Rp 45,27 triliun Direktorat Jenderal Bina Marga, 942 paket pekerja atau Rp 13,95 Triliun Direktorat Cipta Karya, 505 paket pekerjaan atau Rp 2,81 triliun Direktorat Jenderal Perumahan, dan sebanyak 117 paket atau Rp 0,56 Triliun pekerjaan yang terbagi antara unit organisasi seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPSDM), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sementara itu, rencana kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022 memfokuskan pada 8 agenda utama (quick win) pembinaan konstruksi 2022-2024 yaitu operasional sistem informasi jasa konstruksi-terintegrasi (SIJKT), modernisasi pengadaan barang dan jasa, peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, pengembangan sistem rantai pasok, peningkatan tenaga kerja konstruksi, reposisi kelembagan, pembentukan PTUK dan penyelesaian sertifikasi masa transisi serta revisi Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Pada Tahun 2022 Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan pagu anggaran sebesari Rp 600 Milyar, yang dibagi menjadi Rp 171 Milyar atau sebesar 28,5 % untuk belanja pegawai, Rp 85 Milyar atau sebesari 14,2 % untuk belanja non operasional. Untuk kegiatan pembinaan program dukungan dan manajemen sebesar Rp 233,5 Milyar dan Rp 75,1 Milyar untuk program vokasional.” Ujar Yudha Mediawan
Anggota Dewan Komisi V DPR RI Novianti Wijayanti menyampaikan pendapatnya tentang program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dimana dalam proses persyaratannya harus dipermudah serta dalam proses pelaksanaannya harus terus digalakkan, serta melibatkan tenaga kerja lokal daerah agar perkerjaan konstruksi yang dilakukan di daerahnya turut dibangun oleh masyarakat daerah tersebut. Selain itu, dapat juga menjaga proses pelelangan agar dapat menghasilkan kualitas terbaik dan melibatkan para pengusaha-pengusaha lokal.
Sedangkan, Hamka Baco Kady Anggota Dewan Komisi V menyampaikan proses pelatihan dan sertifikasi merupakan salah satu yang di nantikan oleh tenaga kerja konstruksi khususnya daerah, sehingga diharapkan dapat menambah jumlah pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, diharapkan adanya refreshing sumber daya manusia di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) khususnya pokja agar dapat dirotasi, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan kualitas proses pelelangan dapat terjaga kredibilitasnya. (dri)