Penguatan Rantai Pasok Material Konstruksi bagi Program Strategis Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta – Rantai pasok material konstruksi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya Program Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan berkelanjutan. Untuk memperkuat ekosistem rantai pasok konstruksi nasional, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi melaksanakan kegiatan sharing dan talk show bersama salah satu penyedia material untuk proyek prioritas nasional di Jakarta, Rabu (26/8).

Kegiatan diawali dengan sambutan dan paparan dari Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Nanan Abidin. Dalam paparannya, Nanan menyampaikan bahwa penguatan rantai pasok material konstruksi menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan ketersediaan material yang berkualitas dan sesuai standar, sekaligus mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Menurut Nanan, ketersediaan informasi material dan peralatan konstruksi yang akurat menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembangunan. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi yaitu Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) yang menyediakan data dan informasi terkait material serta peralatan konstruksi.

“Bagi masyarakat jasa konstruksi, SIMPK berfungsi sebagai pusat informasi dan validasi material serta peralatan konstruksi yang membantu meningkatkan transparansi, efisiensi pengadaan, kepatuhan terhadap standar, dan penguatan rantai pasok konstruksi nasional,” jelas Nanan.

Sharing dan talk show kemudian dilanjutkan oleh Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Airyn Saputri Harahap. Pada kesempatan itu Airyn menjelaskan bahwa regulasi dan implementasi rantai pasok material konstruksi terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan supply dan demand, khususnya dalam mendukung pembangunan program prioritas nasional.

“Seperti yang disampaikan Pak Nanan sebelumnya, SIMPK ini dapat menyediakan data dan informasi material dan peralatan konstruksi yang telah lulus uji dan sesuai dengan ketentuan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang berlaku. Hal ini juga merupakan komitmen Kementerian PU dalam penggunaan produk dalam negeri secara masif pada setiap infrastruktur yang dibangun guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” tambah Airyn.

Melalui Program PU 608, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus mendorong terciptanya ekosistem konstruksi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing. Penguatan SIMPK menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur Indonesia didukung oleh material dan peralatan yang unggul, aman, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Kegiatan sharing dan talk show tersebut turut melibatkan pemerintah pusat dan daerah, badan usaha konstruksi, serta pelaku industri material konstruksi. Kolaborasi tersebut mencerminkan sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada sektor konstruksi.

Sinergi yang terbangun diharapkan dapat semakin memperkuat ekosistem rantai pasok konstruksi nasional, meningkatkan daya saing industri konstruksi Indonesia, serta mendorong terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.