PENERAPAN SMM DI DITJEN BINA KONSTRUKSI DIAWALI DENGAN TATALAKSANA DAN SOP YANG TEPAT

DJBK – Jakarta. Sebagai organisasi Pembina konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dituntut untuk menerapkan sistem manajemen mutu sehingga tujuan utama menciptakan struktur usaha konstruksi yang berkualitas, handal, dan berdaya saing tinggi dapat terwujud. “Karena itulah kita perlu menyusun tatalaksana (bussines process) dan Standar Operating Procedure (SOP), karena dua hal tersebut adalah awal dari penerapan sistem manajemen mutu di suatu unit organisasi”, ujar Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Panani Kesai pada FGD Penyusunan SOP, Tatalaksana, dan SMM Ditjen Bina Konstruksi Rabu (14/09) di Jakarta.

DJBK – Jakarta. Sebagai organisasi Pembina konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dituntut untuk menerapkan sistem manajemen mutu sehingga tujuan utama menciptakan struktur usaha konstruksi yang berkualitas, handal, dan berdaya saing tinggi dapat terwujud. “Karena itulah kita perlu menyusun tatalaksana (bussines process) dan Standar Operating Procedure (SOP), karena dua hal tersebut adalah awal dari penerapan sistem manajemen mutu di suatu unit organisasi”, ujar Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Panani Kesai pada FGD Penyusunan SOP, Tatalaksana, dan SMM Ditjen Bina Konstruksi Rabu (14/09) di Jakarta.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem manajemen mutu pembinaan konstruksi diawali dengan menyusun dan mengidentifikasi bisnis proses utama pembinaan konstruksi,  kemudian menyusun tatalaksana utama pembinaan konstruksi dan dilanjutkan dengan penyusunan SOP sebagai bagian dari penyempurnaan pengelolaan sistem manajemen mutu.

 

Penyusunan hal tersebut menggunakan data primer maupun sekunder dari masing-masing unit di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. “Untuk itu saya sangat mendorong masukan dari setiap unit dan Direktorat di Ditjen Bina Konstruksi agar SOP yang kita buat benar-benar tepat dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dan saya juga meminta jangan ragu menyampaikan masalah yang dihadapi terkait tatalaksana, dengan demikian bagian kita mendapat gambaran yang menyeluruh dan mencari solusi yang tepat untuk masalah tersebut”, tutur Panani Kesai.  

Tidak hanya SOP, koordinasi antar subdit dan antar Direktorat juga harus aktif dilakukan. Hal ini agar tidak terjadi overlapping tugas. Standar yang dipakai pun jangan sampai berbeda-beda, harus ada penyeragaman tatalaksana dan SOP pekerjaan yang serupa meski dalam lingkup yang berbeda.

Terkait dengan Sistem Manajemen Mutu, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi mengingatkan untuk selalu memperhatikan lain Mutu dari pelaksanaan konstruksi pelaku sektor konstruksi serta Mutu dari tata kelola di dalam Ditjen Bina Konstruksi maupun stakeholders. Tidak sampai disana, perlu pula dilakukan adanya review secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (tw)

SEBARKAN ARTIKEL INI!