Pemerintah Dorong Pembangunan Infrastruktur yang Mampu Bertahan Terhadap Risiko Bencana

Sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia, Indonesia terus menghadapi ancaman bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, hingga berbagai bencana karena perubahan iklim. Di saat yang sama, kebutuhan terhadap infrastruktur juga terus meningkat. Kondisi tersebut menuntut infrastruktur harus mampu memenuhi harapan saat ini sekaligus mampu bertahan menghadapi risiko dan ketidakpastian di masa depan.

“Oleh karena itu Pembangunan Infrastruktur harus mampu memenuhi prinsip resilience, connectivity, sustainability & inclusivity. Sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan, baik di masa sekarang maupun masa depan”, demikian disampaikan Direktur Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi Disaintina Ari Nusanti yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum saat memberikan keynote speech pada The 23rd Civil Engineering National Summit (CENS) Universitas Indonesia, Rabu (13/5) di Depok Jawa Barat.

Resilience memastikan infrastruktur mampu bertahan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Connectivity menjaga mobilitas dan aktivitas ekonomi tetap berjalan. Sustainability dan inclusivity memastikan pembangunan tetap memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, di mana pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada ketahanan, keberlanjutan, dan transformasi jangka panjang.

“Tentu saja pembangunan infrastruktur yang resilien tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, badan usaha, dan masyarakat untuk mendorong inovasi, penguatan SDM, serta transformasi pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap tantangan masa depan. Forum seperti CENS ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi dan mendorong transformasi yang kita inginkan”, tutur Disaintina.

Pembangunan infrastruktur yang resilien perlu untuk diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Dalam konteks tersebut, penerapan quality assurance,  penerapan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan (K4) di mana  prinsip konstruksi berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ketahanan infrastruktur secara bersamaan, hingga menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan dapat berjalan baik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus memenuhi prinsip konstruksi berkelanjutan melalui berbagai pendekatan dengan memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ketahanan infrastruktur secara bersamaan.

Dari aspek lingkungan, penerapan konstruksi berkelanjutan mulai diwujudkan melalui Pembangunan Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas, penggunaan material ramah lingkungan seperti geofoam, matras bambu, dan seterusnya. Dari aspek sosial, pembangunan infrastruktur juga mulai mendorong keterlibatan masyarakat lokal melalui pelaksanaan program padat karya. Sementara dari aspek ekonomi dan teknologi, pemanfaatan sistem monitoring, peringatan dini, teknologi bangunan tahan gempa, hingga transformasi digital melalui smart infrastructure, BIM, danlain sebagainya.  

Berbagai pendekatan tersebut saat ini juga mulai diterjemahkan ke dalam sejumlah inisiatif dan proyek strategis di Kementerian PU. Mulai dari transformasi 50 kota melalui National Urban Development Project (NUDP), implementasi prinsip ESGdalam pembangunan infrastruktur, pembangunan Giant Sea Wall Program, hingga Semarang Urban Flood Resilience Project sebagai bagian dari penguatan ketahanan kawasan terhadap risiko iklim dan bencana.

Di sisi lain, pembangunan Bendungan Mentarang, Proyek Jatiluhur I, Waste to Energy Pilot Project termasuk Cilacap ITF/TPST Facility, dan Solid Waste Management for Sustainable Urban Development (SWM-SUD) Project juga menunjukkan bagaimanapembangunan infrastruktur saat ini mulai mengintegrasikan ketahanan air, energi terbarukan, dan pengelolaan lingkungan secara lebih berkelanjutan. *