DJBK – Banten. “Pemerintah harus memiliki akuntabilitas. Maksudnya pemerintah diharuskan melaporkan setiap kegiatan, terobosan, dan hasil kerja kepada masyarakat” Ungkap Panani Kesai, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam pembukaan Pelatihan Jurnalistik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada Rabu (27/4).
DJBK – Banten. “Pemerintah harus memiliki akuntabilitas. Maksudnya pemerintah diharuskan melaporkan setiap kegiatan, terobosan, dan hasil kerja kepada masyarakat” Ungkap Panani Kesai, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam pembukaan Pelatihan Jurnalistik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada Rabu (27/4).
Kegiatan ini dilakukan guna menunjang publikasi kegiatan, terobosan, dan hasil kerja dengan meningkatkan kemampuan menulis pada Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Pengetahuan yang diajarkan dalam kegiatan ini dapat diimplementasikan untuk publikasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Konstruksi baik di pusat maupun di daerah.
Rakyat perlu mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, dan pemerintah harus merespon persoalan-persoalan public yang terjadi. Salah satu wadah menjawab pertanyaan tersebut adalah melalui tulisan yang tertuang dalam website portal Ditjen Bina Konstruksi.
“infrastruktur bukan tujuan,, namun merupakan alat. Tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia dapat sejahtera.”, tambah Panani Kesai.
Bekerja sama dengan Tempo Institute, SDM Ditjen Bina Konstruksi mendapat pemaparan dari M. Taufqurohman, Ketua Yayasan Tempo 21 Juni. Ia menekankan bahwa saat ini, demokrasi memengaruhi kebebasan berpendapat, sehingga semua orang bisa menghasilkan berita.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian PUPR yang selalu berhubungan dengan ranah publik yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Dri/Cha)