MENTERI PUPR: ULP DAN POKJA, EMBAN AMANAH DENGAN JAGA KREDIBILITAS KERJA

Anggaran Kementerian PUPR TA 2018 merupakan anggaran yang besar diantara Kementerian-Kementerian lainnya, oleh karena itu, harus dikelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono saat memberikan arahannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin (11/12).

Anggaran Kementerian PUPR TA 2018 merupakan anggaran yang besar diantara Kementerian-Kementerian lainnya, oleh karena itu, harus dikelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono saat memberikan arahannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin (11/12).

Basuki menyatakan harus dapat mengemban amanah tersebut dengan baik. Pada tahun 2018 ini, Kementerian PUPR akan fokus pada pekerjaan padat karya. Sehingga Menteri mengimbau untuk para Direktur Jenderal terkait memilih dengan seksama pekerjaan padat karya agar dapat segera dilakukan.

Terdapat 35 ULP dan 978 Kelompok Kerja yang juga diundang dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini Menteri PUPR mengharapkan agar dapat membahas bersama kesulitan yang sering dihadapi sehingga nantinya Permen yang ada dapat diaplikasikan dengan baik. Basuki juga berpesan agar Kelompok Kerja harus betul-betul serius dalam memastikan kemampuan kerja penyedia jasa.

“Pokja jangan hanya percaya pada dokumen, cek betul kemampuan nyata penyedia jasa.” Tegas Basuki.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut dengan tema Kebijakan dan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Mandiri. Dalam kesempatan tersebut, Syarif menjelaskan mengenai kelembagaan unit layanan pengadaan sesuai dengan Kepmen 914 Tahun 2017, dimana salah satu poinnya yaitu Kepala ULP  dapat membentuk tim peneliti untuk membantu mengawasi seluruh tahapan proses pemilihan/seleksi di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dana tau indikasi penyimpangan kepada Kepala ULP.

 

SEBARKAN ARTIKEL INI!