
Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong pentingnya transformasi sektor jasa konstruksi, khususnya peran strategis Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Boby Ali Azhari yang mewakili Bapak Menteri PU Dody Hanggodo pada pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) XII INKINDO DKI Jakarta Tahun 2026 pada Rabu, (22/04) di Jakarta yang mengusung tema “Transformasi INKINDO DKI Jakarta: Profesional & Berdaya Saing dalam Mewujudkan Jakarta Global City.”
Dirjen Bina Konstruksi Boby Ali Azhari menyampaikan bahwa Musyawarah Provinsi ini merupakan forum strategis untuk menentukan arah kebijakan organisasi, melakukan evaluasi kinerja, serta merumuskan program kerja ke depan. Ia berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga momentum refleksi dan transformasi organisasi. Serta keselarasan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan sesuai dengan visi nasional dan program prioritas pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan, energi, air, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan ekonomi.
“Kementerian PU mengusung visi Renstra 2025–2029 untuk mewujudkan Indonesia maju melalui penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan, dengan sasaran utama PU608,” Ungkapnya.
Konsep PU608 tersebut mencakup efisiensi investasi dengan target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kurang dari 6%, dicapai melalui strategi optimalisasi biaya, aset dan investasi infrastruktur, pengentasan kemiskinan hingga 0%, serta pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun yang didukung oleh pembangunan infrastruktur prioritas.
Lebih lanjut, Dirjen Bina Konstruksi Boby Ali Azhari menekankan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia bidang konstruksi, termasuk peran badan usaha jasa konsultansi seperti INKINDO.
Ia menyoroti pentingnya implementasi regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri PU Nomor 6 Tahun 2025, yang bertujuan memperkuat sistem perizinan, sertifikasi, serta tata kelola jasa konstruksi yang transparan dan akuntabel.
Pada masa transisi kebijakan tersebut, INKINDO dinilai memiliki peran penting dalam mendampingi anggotanya, khususnya dalam penyesuaian klasifikasi usaha, pemenuhan tenaga ahli, serta adaptasi terhadap sistem digital yang terintegrasi.
Sebagai asosiasi jasa konsultansi konstruksi, INKINDO juga didorong untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas layanan anggotanya. INKINDO DKI Jakarta bahkan disebut memiliki posisi strategis sebagai barometer dan motor penggerak di tingkat nasional.
“Dukungan yang solid dari daerah akan memperkuat peran INKINDO secara nasional sebagai mitra strategis pemerintah,” tambahnya.
Dalam konteks Jakarta sebagai kota global, diperlukan langkah transformasi nyata, seperti peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi digital, penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan, serta penguatan tata kelola organisasi.
Dirjen Bina Konstruksi Boby Ali Azhari mengajak kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong inovasi dan digitalisasi di sektor jasa konstruksi.
“Melalui transformasi yang terarah dan berkelanjutan, konsultan Indonesia diharapkan mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional dan global,” tegasnya.
Menutup sambutannya, melalui Musprov XII INKINDO DKI Jakarta dapat menghasilkan program kerja yang visioner dan kepengurusan yang mampu membawa organisasi semakin maju dan berdaya saing.
Turut Hadir Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Erie Hariyadi, Kepala Subdirektorat Kelembagaan Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, dan Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, Setditjen Bina Konstruksi.


