Dalam mengimplementasikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), diperlukan konsistensi penyedia jasa dalam pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Panani Kesai, dalam kegiatan FGD Kebutuhan Pengaturan K3 Konstruksi dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai UU No. 2 Tahun 2017 di Tangerang Selatan, Selasa (18/4).
Dalam mengimplementasikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), diperlukan konsistensi penyedia jasa dalam pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Panani Kesai, dalam kegiatan FGD Kebutuhan Pengaturan K3 Konstruksi dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai UU No. 2 Tahun 2017 di Tangerang Selatan, Selasa (18/4).
Dalam paparannya, Panani menegaskan bahwa bangunan konstruksi memerlukan keamanan dan kenyamanan. Dengan kata lain, aman, nyaman, dan tahan lama merupakan suatu keharusan pada suatu produk konstruksi. Oleh karena itu, penerapan K3 merupakan suatu kewajiban untuk pembangunan infrastruktur khususnya bidang PUPR. Hal ini juga untuk mengurangi kecelakaan kerja maupun kecelakaan konstruksi, mengingat sektor konstruksi merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi.
Panani juga menjelaskan bahwa pelaksanaan K3 ini merupakan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan konstruksi. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No.2 Tahun 2017 ini, partisipasi masyarakat juga dirasa menjadi ujung tombak dari implementasi K3 pada proyek infrastruktur di Indonesia.
“Partisipasi masyarakat sangatlah penting. Karena melalui pengawasan langsung dari masyarakat, dapat diketahui langsung dari lapangan apakah K3 dilaksanakan atau tidak dalam sebuah proyek konstruksi”, ujar Panani.
Dalam diskusi tersebut, dibahas bahwa perlu adanya konsistensi dari penyedia jasa dalam melaksanakan K3 pada proyek infrastruktur. Tanpa konsistensi yang kuat, peraturan terkait K3 tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sanksi administratif juga akan dikenakan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukenali kebutuhan materi, muatan, dan aturan K3 sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru. (cha/tw)
BACA JUGA
Ditjen Bina Konstruksi Dukung Kolaborasi Berkelanjutan Antara Fabrikator Konstruksi Baja dan Produsen Material Konstruksi Berbasis Rantai Pasok Produksi Dalam Negeri
Ajang Anugerah Layanan Investasi 2024, Kementerian PUPR Raih Predikat II Terbaik
Hindari Perbedaan Persepsi Kontrak Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi mengadakan Workshop Administrasi Kontrak Design and Build di IKN
