Kolaborasi Lintas Instansi dalam Perwujudan Budaya Antikorupsi di Maluku Utara

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki peran strategis dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Di Maluku Utara, wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam dan keindahan budaya, pembangunan infrastruktur menjadi tulang punggung kemajuan daerah. Namun, infrastruktur fisik yang kokoh hanya akan bermakna jika dibangun di atas fondasi integritas yang tak kalah kuat. Tanpa integritas, pembangunan dapat kehilangan arah, merugikan masyarakat, dan melemahkan kepercayaan publik.

Sejalan dengan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa, merupakan tanggung jawab Bersama untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Instruksi ini menegaskan pentingnya penguatan budaya antikorupsi, implementasi kesadaran risiko, serta penerapan Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM) di seluruh unit kerja Kementerian PU. Di Maluku Utara, wilayah yang strategis dengan proyek-proyek infrastruktur penting, komitmen ini menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan dengan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Deputi Bidang Pendidikan KPK, yang telah berbagi keahlian dalam membangun budaya antikorupsi. Kolaborasi ini diperkuat dengan kehadiran Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Maluku Utara serta Unit Pelaksana Teknis di Maluku Utara yang menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antar instansi” ucap Dirjen Bina Konstruksi, Boby Ali Azhari dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Peningkatan Integritas dan Budaya Antikorupsi yang mengangkat tema “Integritas Kuat, Bangun Infrastruktur Kokoh untuk Maluku Utara” di Ternate (30/9).

Maluku Utara sebagai salah satu gerbang pembangunan di Indonesia Timur, memiliki tantangan dan peluang yang unik. Proyek-proyek strategis seperti pengembangan pelabuhan atau infrastruktur jalan, membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik korupsi. Sosialisasi ini menjadi salah satu cara memperoleh wawasan baru dari narasumber KPK dan Kejaksaan Tinggi, baik tentang budaya antikorupsi maupun aspek hukum yang mendukung pengadaan yang bersih. “Mari kita jadikan acara ini sebagai titik tolak untuk memperkuat komitmen kita, tidak hanya dalam membangun infrastruktur fisik yang kokoh, tetapi juga infrastruktur moral yang jernih dan bermartabat. Dengan integritas, kita tidak hanya membangun jalan atau jembatan, tetapi juga masa depan Maluku Utara yang lebih baik, yang menjadi kebanggaan bagi kita semua.” pungkas Dirjen Boby menutup sambutannya.