DJBK – Manado. Deklarasi dan Peresmian DPD HAKKI Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan di Manado pada Senin (28/9). Menyusul sebelumnya, Deklarasi HAKKI yang dilakukan pada 15 Maret lalu yang juga disaksikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Berlaku sebagai Ketua Umum DPP HAKKI, Yusid Toyib, membacakan dan meresmikan deklarasi HAKKI DPD Sulawesi Utara.
DJBK – Manado. Deklarasi dan Peresmian DPD HAKKI Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan di Manado pada Senin (28/9). Menyusul sebelumnya, Deklarasi HAKKI yang dilakukan pada 15 Maret lalu yang juga disaksikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Berlaku sebagai Ketua Umum DPP HAKKI, Yusid Toyib, membacakan dan meresmikan deklarasi HAKKI DPD Sulawesi Utara.
Sulawesi Utara merupakan provinsi pertama yang sudah mendeklarasikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) HAKKI. HAKKI diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat jasa konstruksi yang peduli terhadap kontrak konstruksi. Banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat menimbulkan kemungkinan perselisihan dan sengketa antar pihak. Sengketa pada proyek jasa konstruksi dapat berakibat turunnya produktivitas konstruksi.
Oleh karena itu, kehadiran HAKKI dimaksudkan untuk dapat menjembatani sengketa-sengketa yang terjadi. “HAKKI dapat mengayomi ahli kontrak konstruksi dalam menyelesaikan sengketa. Sengketa-sengketa yang dihadapi dapat diselesaikan tanpa membanya ke ranah hukum.”, kata Yusid Toyib.
HAKKI diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya manusia di bidang ahli kontrak konstruksi. Ahli kontrak konstruksi akan mewadahi seluruh kontrak konstruksi yang ada. Komponen HAKKI DPD Sulut akan mendukung pemerintah dalam membangun Sulawesi Utara serta membuat standar kontrak konstruksi.
Kedepannya keberadaan HAKKI menjadi harapan bagi berlangsungnya kelancaran kontrak konstruksi dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara.