DJBK FOKUS PADA 6 PRIORITAS NASIONAL

Pemerintah memiliki 21 prioritas nasional, Ditjen Bina Konstruksi mengusulkan masuk dalam kategori 6 prioritas nasional dari 13 prioritas nasional yang terkait dengan Kementerian PUPR. Prioritas nasional? dan program prioritas Ditjen Bina Konstruksi, diantaranya, revolusi mental, peningkatan iklim investasi, antar kelompok pendapatan, daerah perbatasan, kawasan industri / KEK, pembangunan pariwisata. Demikian diutarakan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib pada acara Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2017 hari ini (14/07) di Tangerang.

Pemerintah memiliki 21 prioritas nasional, Ditjen Bina Konstruksi mengusulkan masuk dalam kategori 6 prioritas nasional dari 13 prioritas nasional yang terkait dengan Kementerian PUPR. Prioritas nasional? dan program prioritas Ditjen Bina Konstruksi, diantaranya, revolusi mental, peningkatan iklim investasi, antar kelompok pendapatan, daerah perbatasan, kawasan industri / KEK, pembangunan pariwisata. Demikian diutarakan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib pada acara Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2017 hari ini (14/07) di Tangerang.

“Masing-masing satker harus dapat mempersiapkan rencana kerja termasuk sasaran, indikator target dan lokasi sesuai dengan pengelompokan tersebut”, ujar Yusid.

Anggaran DJBK tahun 2017 ke depan harus bermanfaat terutama prioritas dalam menunjang pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) program renstra DJBK. Selain itu, mendesak dilaksanakan sesuai agenda prioritas nasional Kementerian, dimana manfaat produk kegiatan yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh stakeholder.

Dirjen Bina Konstruksi pun pada kesempatan ini mengingatkan kepada para pejabat di DJBK, untuk menggunakan anggaran yang berorintasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Yusid pun mengatakan, “tidak berdasarkan money follow function tetapi money follow program priority, tidak semua tugas dan fungsi diberikan anggaran secara merata, selain itu kita coba pangkas program yang kurang dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat”.

Direktorat dan Balai-Balai harus berintegrasi secara sinergis untuk mendorong percepatan kesiapan provinsi dalam melakukan pembinaan konstruksi, karena proporsi alokasi kegiatan di pusat akan berkurang, dan Binjakonda (Pembina Jasa Konstruksi Daerah) di Provinsi semakin besar.

Provinsi yang berkinerja baik dalam melakukan pembinaan konstruksi dapat diusulkan untuk menjadi Satker dengan alokasi lebih besar, sebaliknya bagi provinsi yang kurang, dipertimbangkan untuk dilaksanakan sementara oleh Balai.

Beberapa hal lain yang ditekankan Dirjen Bina Konstruksi pada kesempatan ini diantaranya tentang pemanfaatan dan evaluasi Mobil Training Unit (MTU), selain itu tindaklanjut MoU kerjasama dengan SMK / Politeknik / Perguruan Tinggi harus dilanjutkan dan harus kongkrit, kemudian balai harus dimanfaatkan dengan lebih optimal, serta Training of Trainer (TOT) dan On the Job Training terus ditingkatkan dan pemanfaatan sistem informasi / database terus di update (dn_djbk).